Forum 2 Tahun Prabowo-Gibran: Menkeu Paparkan Strategi APBN dan Danantara Menuju Pertumbuhan Ekonomi 6%

Jakarta: Metro TV menggelar Forum 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran bertajuk Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2026. Forum ini membahas berbagai tantangan dan strategi pemerintah dalam melanjutkan agenda pembangunan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Forum tersebut menghadirkan empat sesi diskusi yang membahas isu strategis, yakni optimalisasi fiskal dan inovasi Danantara menuju pertumbuhan ekonomi 6 persen, kemandirian pangan sebagai fondasi kedaulatan bangsa, stabilitas keamanan nasional untuk Indonesia maju, serta sinergi pemberantasan korupsi sebagai kunci kemajuan negeri.

CEO Media Group Mohammad Mirdal Akib mengatakan dua tahun pemerintahan merupakan fase penting untuk menguji dan merealisasikan berbagai fondasi kebijakan.

Menurut dia, forum tersebut tidak hanya menjadi ruang untuk mencatat perjalanan pemerintahan, tetapi juga menguji gagasan, menjaga optimisme, serta mengawal arah kebijakan nasional menuju Visi Indonesia Emas.

"Forum ini harus menjadi ruang dialog yang konstruktif, tempat kita bisa melakukan koreksi secara objektif sekaligus memberikan energi positif bagi perjalanan bangsa," ujar Mirdal.
 

Menkeu paparkan perjalanan APBN

Pada sesi pertama bertema Optimalisasi Fiskal dan Inovasi Danantara Menuju Pertumbuhan Ekonomi 6%, Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara menyampaikan keynote speech mengenai perjalanan kebijakan fiskal selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Suahasil menjelaskan perjalanan tersebut dapat dilihat melalui empat fase, yakni 2024 sebagai masa transisi, 2025 sebagai fase reformasi, 2026 sebagai fase adaptasi, dan 2027 yang diarahkan menjadi fase akselerasi transformasi. 

Pada 2024, pemerintah berfokus memastikan proses transisi berjalan lancar. Anggaran, aset, sumber daya manusia, sistem keuangan, kontrak, hingga pembayaran pemerintah harus tetap berjalan ketika terjadi perubahan struktur kabinet. 

Memasuki 2025, pemerintah melakukan penataan ulang belanja melalui efisiensi sekitar Rp306,7 triliun. Menurut Suahasil, langkah tersebut bukan sekadar pemotongan anggaran, melainkan upaya menata kembali ruang fiskal untuk memperkuat program yang memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat.

Pada tahun yang sama, pemerintah juga membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mengoptimalkan aset BUMN dan investasi negara secara profesional. Danantara diarahkan untuk memperbesar kapasitas investasi, menarik modal swasta dan global, serta mendorong produktivitas dan lapangan kerja. 

Memasuki 2026, APBN dirancang untuk berakselerasi. Suahasil menyebut pendapatan negara dalam APBN awal 2026 sekitar Rp3.154 triliun dengan belanja negara Rp3.843 triliun. Belanja diarahkan antara lain untuk pangan, energi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan berbagai program prioritas. 

Suahasil menegaskan APBN juga harus mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi global. Menurutnya, APBN memiliki fungsi sebagai shock absorber untuk menyerap sebagian tekanan sehingga dampaknya tidak seluruhnya diteruskan kepada masyarakat.

"Ketika kondisi berubah, APBN tidak boleh kaku, karena fungsi APBN justru harus menyerap sebagian tekanan agar shock tidak seluruhnya diteruskan kepada masyarakat," kata Suahasil. 
 

Target pertumbuhan ekonomi 6%

Dalam paparannya, Suahasil menyebut pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan mencapai 6 persen, dengan investasi menjadi salah satu penggerak utama. Bahan paparan Kementerian Keuangan mencantumkan asumsi pertumbuhan investasi sebesar 7 persen pada 2027. 

Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, Suahasil menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal, Danantara, kebijakan moneter, sektor keuangan, dan sektor swasta.

"Mobilisasi investasi dalam skala ini memerlukan lebih dari satu lembaga dan lebih dari satu sumber pendanaan," ujarnya. 

Menurut Suahasil, APBN tetap memiliki tanggung jawab terhadap layanan publik, perlindungan sosial, infrastruktur publik, dan agenda prioritas nasional. Sementara itu, Danantara dirancang untuk melengkapi, bukan menggantikan APBN.

Danantara diarahkan beroperasi secara independen dan komersial dengan menyusun struktur proyek strategis yang layak secara finansial, menciptakan skala ekonomi, serta mendorong partisipasi sektor swasta. 

"APBN memfasilitasi dan melindungi, Danantara menyusun struktur dan memperbesar skala, sedangkan sektor swasta berinvestasi, berinovasi, dan melakukan eksekusi," tutur Suahasil. 

Dalam kerangka APBN 2027, pemerintah juga mengarahkan kebijakan fiskal tetap ekspansif dan terukur. Pendapatan negara ditargetkan Rp3.435,1 triliun dan belanja negara Rp4.106,3 triliun, dengan defisit sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB. 
 

Danantara dan strategi industrialisasi

Pembahasan kemudian dilanjutkan dalam sesi diskusi yang menghadirkan Leader of People & Organizational Performance Practice, Southeast Asia, McKinsey & Company Philia Wibowo, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Kiki Verico, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani, COO BPI Danantara/CEO Danantara Asset Management Dony Oskaria.


Sesi Diskusi 1 Forum 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran membahas optimalisasi fiskal dan inovasi Danantara menuju pertumbuhan ekonomi 6 persen di Jakarta. (Foto: Metrotvnews.com/Duta Erlangga)

Dony mengatakan Indonesia perlu melakukan transformasi dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis industri. Ia menyebut kebutuhan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6 persen tidak dapat seluruhnya ditopang pemerintah sehingga diperlukan berbagai skema pembiayaan, termasuk tabungan dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. 


COO BPI Danantara/CEO Danantara Asset Management Dony Oskaria menyampaikan pandangannya mengenai transformasi ekonomi Indonesia dan kebutuhan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 6 persen. (Foto: Metrotvnews.com/Duta Erlangga)

Sementara itu, Shinta menilai Danantara dapat berperan sebagai katalis investasi dengan mendorong kemitraan dan menarik partisipasi sektor swasta. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting agar investasi tidak hanya mengandalkan kapasitas pemerintah, tetapi juga mampu menciptakan efek crowding-in bagi dunia usaha. 


Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani menilai Danantara dapat menjadi katalis investasi dengan mendorong kemitraan dan partisipasi sektor swasta. (Foto: Metrotvnews.com/Duta Erlangga)

Dari sisi produktivitas, Philia menekankan pentingnya peningkatan produktivitas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi ke depan. Ia menyebut sekitar 90 persen pertumbuhan masa depan perlu ditopang oleh produktivitas, termasuk melalui penguatan perusahaan menengah dan besar serta pengembangan lima jenis modal.

Adapun Kiki menyoroti kebutuhan peningkatan efisiensi dan kualitas kelembagaan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 6 persen. Ia mengaitkannya dengan incremental capital output ratio atau ICOR serta sejumlah faktor kelembagaan yang menentukan efisiensi perekonomian. 

Diskusi tersebut menegaskan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi 6 persen membutuhkan kombinasi kebijakan fiskal yang kredibel, peningkatan investasi, produktivitas, industrialisasi, reformasi struktural, serta kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.