Streaming 
Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman dalam program Cover Both Sides. Dok. Metro TV
Pemerintah Harus Buka Data Perusahaan-Perusahaan yang Terlibat Karhutla
Muhamad Marup • 29 October 2026 14:26
Jakarta: Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, mendesak pemerintah untuk membuka data perusahaan-perusahaan yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, langkah tersebut bisa meminimalisir konflik antarnegara yang terjadi saat karhutla.
"Agar jangan saling menuding. Bagaimanapun, Indonesia juga punya kedaulatan hukum. Sekarang bagaimana caranya supaya akuntabilitas dari perusahaan-perusahaan yang ada itu dibuka dari negara mana dia? Tinggal dibuktikan," ujar Arif, dalam program Cover Both Sides Metro TV, Rabu, 28 Oktober 2026.
Ia menjelaskan, insiden karhutla terkait erat dengan investai. Investasi tersebut tidak hanya dalam negeri saja, tapi juga pihak-pihak luar negeri.
"Ini juga harus ada tanggung jawab penuh dari para pihak, bagaimana cara penanganannya bukan saling menghujat atau saling menuding," katanya.
Ia menilai, keterlibatan korporasi dapat terlacak dari titik panas atau hot spot yang selalu sama di tiap insiden karhutla. Menurutnya, penggunaan teknologi seperti satelit dapat mendukung pelacakan tersebut.
"Dari mana titik panasnya? Dari perusahaan apa? Dan ini kan kejadian berulang-ulang kali, bahkan adanya di spot yang tidak dari mana-mana. Ya, di situ-situ aja," katanya.
.jpg)
Pakar Hukum Internasional, Teuku Rezasyah dalam program Cover Both Sides. Dok. Metro TV
Sementara itu, Pakar Hukum Internasional, Teuku Rezasyah, menilai, pemerintah perlu mendesak perusahaan-perusahaan asing yang terlibat karhutla. Menurutnya, ada faktor kesengajaan dari pihak korporasi yang berdampak pada kondisi karhutla yang semakin parah.
"Ini berulang-ulang kan. Ini tentunya kan ada faktor kesengajaan," ucapnya.