Pembentukan Kemenko Hilirisasi Diproyeksi Percepat Investasi

Jakarta: Pembentukan Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dinilai menjadi peluang besar untuk mempercepat program hilirisasi serta transisi energi nasional. Kehadiran kementerian koordinator baru ini diharapkan mampu mengurai persoalan lintas lembaga yang selama ini menghambat masuknya investasi.

Penyatuan fungsi koordinasi dianggap krusial untuk mengeliminasi bottleneck perizinan, kepastian bahan baku, ketersediaan energi, hingga akses pasar. Pembentukan ekosistem hilirisasi yang solid membutuhkan integrasi keputusan dari berbagai kementerian teknis.

“Pada dasarnya, hilirisasi bukan hanya soal membangun smelter atau pabrik. Hilirisasi membutuhkan sebuah ekosistem. Ekosistem itu mencakup bahan baku, energi, infrastruktur, pembiayaan, teknologi, tenaga kerja, regulasi, sampai akses pasar,” kata Guru besar sekaligus pakar energi Universitas Hasanuddin Muhammad Bachtiar Nappu, Selasa, 6 Oktober 2026.

Integrasi rantai pengambilan keputusan menjadi kunci utama agar proses investasi tidak terhambat oleh ego sektoral antarlembaga. Indikator keberhasilan Kemenko baru ini bakal diukur dari seberapa cepat eksekusi proyek dapat direalisasikan.

“Ukurannya adalah berapa banyak bottleneck investasi yang berhasil dihilangkan, berapa lama waktu dari perencanaan sampai financial close bisa direalisasikan, dan berapa besar nilai tambah yang benar-benar tinggal di Indonesia,” ujar Bachtiar.

Selain perizinan, penyediaan energi bersih seperti program PLTS 100 GW perlu diselaraskan dengan kebutuhan kawasan industri. Langkah ini penting untuk mendongkrak daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar global yang semakin menuntut standar rendah karbon.

“Energi terbarukan tidak hanya menjadi instrumen pengurangan emisi, tetapi juga menjadi faktor daya saing industri karena biaya energinya bisa lebih rendah,” kata Bachtiar.


Pelantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Foto: BPMI Setpres. 

Sinergi antarlembaga juga menjadi aspek krusial dalam mendorong transisi energi dan industrialisasi hijau secara berkelanjutan. Komitmen politik pemerintah ini perlu diwujudkan melalui orkestrasi kebijakan yang terarah dari hulu hingga hilir.

“Terbentuknya kementerian koordinator ini menjadi salah satu peluang untuk Indonesia semakin maju di bidang transisi energi dan hilirisasi,” kata Direktur INDEF Green Transition Initiative (GTI) Imaduddin Abdullah.

Skema hilirisasi yang terintegrasi diyakini mampu mengoptimalkan penerimaan negara serta menciptakan lapangan kerja berkualitas. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi lintas kementerian menjadi syarat mutlak dalam mengeksekusi agenda strategis nasional tersebut.

“Ketika satu mata rantai tertinggal, manfaatnya pun tidak optimal. Oleh sebab itu, peran kementerian koordinator sebagai orkestrator kebijakan menjadi penting,” kata Imaduddin.