Dukung Ketahanan Energi, Pertamina Perkuat Pengadaan BBM hingga LPG

Jakarta: PT Pertamina (Persero) mendukung kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 yang memperkuat tata kelola pengadaan minyak bumi, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG). Kebijakan ini mencakup pasokan dari produksi dalam negeri maupun impor untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan perusahaan berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah secara profesional dan bertanggung jawab guna menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat dan industri.

"Pertamina mendukung penuh Perpres 107 Tahun 2026 sebagai langkah memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Kami berkomitmen menjalankan penugasan dari pemerintah secara profesional dan bertanggung jawab agar pasokan energi bagi masyarakat dan industri tetap terjaga," kata Simon dalam konferensi pers di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, dikutip dari siaran pers, Selaa, 27 Oktober 2026.

Konferensi pers tersebut digelar setelah rapat bersama Menteri Perindustrian, Wakil Menteri ESDM, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kepala SKK Migas, serta jajaran Pertamina Group. Pertemuan itu membahas langkah antisipasi terhadap dampak ketegangan geopolitik di Timur Tengah terhadap ketahanan energi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Perpres tersebut sebagai babak baru dalam sistem pengadaan minyak mentah (crude oil), BBM, dan LPG.

"Dengan Perpres ini kita melakukan dengan sistem G to G dan G to B, artinya kita sekarang bisa melakukan pilihan-pilihan dari negara yang akan diambil," kata Bahlil.

Melalui kebijakan tersebut, pengadaan dari luar negeri dapat dilakukan melalui skema kerja sama antarpemerintah (government to government/G2G) maupun pemerintah dengan badan usaha (government to business/G2B). Pelaksanaannya dilakukan melalui Badan Layanan Umum (BLU) yang ditugaskan pemerintah.

Menurut Bahlil, kebijakan ini juga membuka ruang lebih luas bagi Pertamina dan PT Pertamina Patra Niaga untuk mengembangkan sumber pasokan energi guna menjaga kesinambungan pemenuhan kebutuhan nasional.
 

(Pertamina siap menjalankan kebijakan pengadaan energi pemerintah dan memperkuat kesiapan operasional untuk menjaga pasokan BBM dan LPG. Foto: dok Pertamina)

 

Pertamina perkuat kesiapan infrastruktur dan distribusi

Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan perusahaan siap memperkuat koordinasi dengan Kementerian ESDM, BLU Lemigas, SKK Migas, serta para pemangku kepentingan terkait sesuai kewenangan dan penugasan masing-masing.

Pertamina juga memastikan kesiapan infrastruktur dan operasional, mulai dari kilang, terminal, hingga jaringan distribusi, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

"Perpres ini memperkuat jalur pengadaan untuk ketahanan energi nasional. Pertamina siap bersinergi dengan BLU Lemigas dan para pemangku kepentingan lain. Tujuan kita sama, yaitu pasokan bagi masyarakat tetap terjaga," kata Baron.

Baron menegaskan pemanfaatan minyak mentah dalam negeri dan produksi kilang nasional tetap menjadi prioritas Pertamina. Bersama SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Pertamina terus memperkuat pasokan minyak mentah untuk kilang nasional sesuai kebutuhan operasional dan ketentuan yang berlaku.

"Pengadaan dari luar negeri melengkapi pasokan dalam negeri untuk menjaga kecukupan kebutuhan nasional," ujar Baron.

Ia menambahkan, fokus Pertamina saat ini adalah menjaga ketersediaan energi serta kelancaran penyaluran BBM dan LPG kepada masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, Pertamina terus mengoptimalkan kesiapan fasilitas, armada, dan jaringan distribusi agar pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat menunjang ketersediaan energi dan keandalan pelayanan kepada masyarakat.

"Pertamina akan terus bekerja sama dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan keandalan pasokan dan senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," kata Baron.