Pengamat Duga Ada Intervensi di Balik Mundurnya Airlangga

Jakarta: Mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar diduga disebabkan oleh adanya intervensi dari pihak eksternal. Alasan yang disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus politikus Partai Golkar bahwa Airlangga ingin fokus pada pemerintahan dinilai kurang meyakinkan.

Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli berpendapat, jika memang ingin fokus di pemerintahan Presiden Joko Widodo, Airlangga mestinya sudah mengundurkan diri sebagai pucuk pimpinan Golkar sejak ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan keterangan yang beredar, Airlangga menyatakan sudah mundur sejak Sabtu malam, 10 Agustus 2024. Artinya, ia mengundurkan diri sebagai Ketum Golkar dua bulan sebelum masa jabatan Jokowi berakhir.

Lili mengatakan, spekulasi mengenai alasan mundurnya Airlangga sangat beragam. Salah satu yang mencuat adalah adanya desakan agar Airlangga mundur sejak lama karena gagal mengemban hasil Musyawarah Nasional untuk mengusung capres atau cawapres dari kader partai pada Pilpres 2024.

"Namun demikian, meski gagal mengemban tugas tersebut, suara Golkar pada Pemilu 2024 naik secara signifikan. Jadi mestinya Airlangga dianggap sebagai Ketum yang sukses mengantarkan Golkar sebagai kekuatan politik kedua di DPR setelah PDI-Perjuangan," jelas Lili.
 

Baca juga: Golkar Tak Bisa Larang Jusuf Hamka Mundur

Menurut Lili, alasan lain yang masuk akal adalah desakan dari eksternal agar Airlangga mengundurkan diri. Ia menduga, Airlangga bakal diganti oleh kader lainnya, yakni Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

"Saya kira jika isu yang terakhir ini benar adanya, ternyata Golkar juga partai yang mudah diintervensi. Padahal berdasarkan beberapa kajian, Golkar termasuk partai yang kuat pelembagaannya dan otonom," ujar Lili.

Dalam pernyataannya yang beredar, Airlangga menyebut pengunduran dirinya dilakukan untuk menjaga keutuhan Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan datang.

Ia mengklaim Golkar sudah menjadi kekuatan terdepan demokrasi Indonesia. Pada Pemilu 2024, sambung Airlangga, partainya telah meraih 102 kursi di DPR RI.

"Selain itu dalam pilpres yang lalu kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," ungkapnya.