Pemkot Bandung Lakukan Berbagai Strategi untuk Kendalikan Inflasi

Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa barat (Jabar), terus melakukan berbagai strategi untuk pengendalian inflasi dan memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga pangan di wilayahnya, terutama menjelang bulan puasa Ramadan dan Idulfitri 1445 H.

"TPID Kota Bandung terus mengoptimalkan berbagai program untuk terus menjaga angka inflasi, memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilisasi harga pangan," kata Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, Kamis, 7 Maret 2024.
 

Baca: APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun di Januari 2024

Bambang menjelaskan sebagai informasi, pengendalian inflasi Kota Bandung year on year (YoY), terhadap Februari 2023 sebesar 1,95 persen. Hasil ini menjadikan Kota Bandung sebagai kota dengan inflasi tahunan terendah di Jabar.

Pemkot Bandung juga rutin melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, pasar murah, hingga program lain sebagai upaya pengendalian inflasi.

Sementara Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin memberikan arahan bagi kabupaten/kota dalam menghadapi pengendalian Inflasi menghadapi HBKN Ramadan dan Idulfitri.

Pertama Tim TPID bersama Satgas Pangan melakukan kegiatan operasi pasar, dengan mengintensifkan pemantauan dan pengawasan harga dan ketersediaan stok secara rutin dan berkala menjelang dan selama HBKN.

"Kedua, perangkat daerah melakukan GPM, operasi pasar murah bersubsidi dan operasi pasar lainnya, untuk stabilisasi harga dan pemenuhan kebutuhan pangan Masyarakat," jelasnya.

Ketiga memastikan dan menjaga ketersediaan pangan dengan melibatkan BUMD dan BUMDes untuk distribusi pangan pokok Masyarakat Keempat, mengoptimalkan penyaluran dan distribusi beras SPHP disertai pemantauan dan pengawasan harga

"Pemerintah provinsi dan kabupaten kota saya harap, menyiapkan bantuan sosial pangan atau sembako yang bersumber dari APBD. Penyaluran bantuan dilakukan menjelang hari raya Idulfitri 1445 H," ungkapnya.

Selanjutnya tambah Bey pemerintah provinsi dan kabupaten kota agar dapat memenuhi standar cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD). Lalu pemanfaatan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT), secara efektif dan selektif dalam rangka mendukung stabilisasi harga pangan. Ketersediaan bahan pangan, subsidi distribusi pangan dan bantuan sosial pangan pemenuhan pasokan pangan

"Pemerintah daerah harus konsisten melaporkan data hasil pemantauan harga untuk komoditas pangan. Serta mengintensifkan koordinasi antar stakeholder dalam rangka pengendalian inflasi di daerah," ujarnya.