Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemkes Siti Nadia Tarmizi/Medcom.id
Media Indonesia • 29 October 2023 18:04
Jakarta: Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi membeberkan kasus baru cacar monyet. Kasus cacar monyet bertambah 5.
"Ada tambahan kasus sekarang sudah 21 kasus ada di DKI Jakarta, Tangerang Selatan dan Bandung," kata Nadia saat dikonfirmasi, Minggu, 29 Oktober 2023.
Peningkatan kasus cacar monyet di Indonesia mesti diwaspadai. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) merekomendasikan penanganan kasus cacar monyet.
Pertama, banyak masyarakat yang belum terinformasi dengan baik mengenai cacar monyet. Diperlukan penyebaran edukasi secara luas kepada masyarakat umum tentang infeksi ini, terutama cara penularan, pencegahan dan deteksi dini.
"Ke dua, lebih dari 90 persen penularan melalui kontak erat dan terutama kontak seksual," ujar Ketua Satgas Cacar Monyet PB IDI, Hanny Nilasari.
Hindari kontak fisik dengan pasien terduga cacar monyet, tidak menggunakan barang bersama misalnya handuk yang belum dicuci, dan pakaian yang belum dicuci. Kemudian, tidak berbagi tempat tidur, alat mandi dan perlengkapan tidur seperti sprei, bantal, dan lainnya.
Ketiga, untuk populasi risiko tinggi misalnya memiliki multipartner, dan kondisi imunokompromais atau autoimun, penyakit kronis lainnya.
"Sedapat mungkin hindari perilaku yang berisiko. Hubungan seksual harus dilakukan dengan aman menggunakan kondom serta lakukan vaksinasi," ungkapnya.
Keempat, kepada masyarakat umum, terlebih bagi populasi di atas, dianjurkan untuk segera mengunjungi dokter apabila muncul gejala lesi kulit yang tidak khas dan didahului demam.
Kelima, pada kasus terduga cacar monyet, perlu dilakukan skrining/ pemeriksaan awal berupa wawancara tentang perkembangan penyakit (anamnesis). Pemeriksaan lesi kulit dan organ-organ secara detail dan lengkap (PF), serta pemeriksaan swab yakni pemeriksaan lab khusus dengan mengambil cairan dari lenting/ keropeng/ kelainan kulit.
Terakhir, penyediaan obat antivirus dan vaksin didesentralisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang ditunjuk dengan alur permintaan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan diberikan atas indikasi serta skala prioritas.
M Iqbal Al Machmudi