Aksi demo mahasiswa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Metrotvnews/Roni Kurniawan
?Bandung: Massa aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024, mulai melakukan pelemparan batu hingga petasan ke gedung DPRD Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis, 22 Agustus 2024. Massa yang telah berkumpul sejak pagi, terus bertambah jumlahnya menjelang akhir waktu aksi pada Kamis sore.
Berdasarkan pantauan Metrotvnews.com pukul 16.00 WIB, massa aksi mulai melempari batu dari samping depan Gedung DPRD Jabar. Bahkan beberapa massa aksi melemparkan petasan dan kembang api ke arah gedung DPRD.
Kawat berduri yang pasang di sepanjang tembok gedung DPRD Jabar, mulai diancurkan oleh massa dengan menggunakan kayu. Hal itu dilakukan agar bisa naik ke tembok serta pagar pembatas gedung DPRD Jabar.
Selain itu, terpantau beberapa orang naik ke pagar menghancurkan kamera pengintai atau CCTV yang berada diatas gerbang pintu masuk gedung. Massa pun bersorak ketika CCTV berhasil dihancurkan satu persatu.
Kawasan Jalan Diponegoro pun kian dipadati oleh massa dari berbagai unsur masyarakat, mahasiswa serta pelajar. Namun tak ada pun petugas kepolisian yang berada di luar gedung DPRD Jabar. Para personel polisi nampak berada di halaman dalam gedung DPRD Jabar dengan beberapa kendaraan taktis.
Sementara itu koordinator aksi, Indra mengatakan, terkait adanya informasi penundaan paripurna penetapan Revisi UU Pilkada sudah diketahuinya. Hanya dirinya tidak bisa membendung massa aksi yang turut menyuarakan beberapa kegelisahan yang terhadap rezim Presiden Joko Widodo.
"Betul info itu sudah masuk ke kita, ini akumulasi kemuakan yang tidak bisa dibendung, kami bersama masyarakat yang hadir menunjukkan bentuk kemarahan kita, menentang ketidak adilan dan bersuara atas nama masyarakat," kata Indra saat ditemui di sela aksi.
Dengan peristiwa saat ini, Indra memastikan, dirinya sudah tidak percaya terhadap pemerintah, karena hingga saat ini masyarakat terus menjadi korban penindasan.
"Di depan DPRD ini, kami menunjukkan bahwa sudah tidak percaya pemerintahan atau eksekutifnya karena kita masyarakat tertindas. Sehingga menunjukkan kemuakan dan kemarahan kepada DPR dan stakeholder lain sebagainya," ungkapnya.
Streaming