Ombusman Jawa Tengah Terima Puluhan Aduan Masalah PPDB

Semarang: Ombusman RI Jawa Tengah menerima puluhan aduan terutama masalah jalur zonasi dan afirmasi bagi siswa miskin dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK negeri.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng, Siti Farida, mengatakan pada pelaksanaan PPDB tahun ini telah dibuka posko aduan dan diturunkan petugas untuk memantau serta mengawasi pelaksanaan PPDB tersebut.

"Ada 20 lebih aduan yang masuk, sebagian besar masalah zonasi dan afirmasi dari siswa miskin, kami menindaklanjuti hal ini," kata Siti Farida saat dikonfirmasi, Selasa, 18 Juni 2024.

Tidak hanya PPDB SMA/SMK/MA negeri, Siti menjelaskan pengawasan dan pemantauan dengan bekerjasama instansi terkait, juga dilakukan untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs, permasalahan yang diadukan hampir sama termasuk masalah pembelian seragam sekolah baik itu di Kendal maupun Pemalang.

Setiap aduan yang masuk, ungkap Siti Farida, langsung ditindak lanjuti agar segera diselesaikan dengan cepat tanpa memberatkan siswa maupun orang tua siswa.

"Untuk beberapa persoalan masih menunggu penyelesaian, kami berharap agar dapat segera terselesaikan," jelasnya. 

Verifikasi berkas PPDB tingkat SMA/SMK negeri di Jawa Tengah masih akan berlangsung hingga Senin, 24 Juni 2024. Ribuan calon peserta didik juga masih terus berdatangan ke sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) negeri untuk konsultasi, tetapi sebagian memilih untuk beralih ambil sikap ke sekolah swasta.

"Ambil swasta saja supaya lebih pasti, sulit untuk ikut bersaing ke negeri, kuota terbatas dan dari beberapa persyaratan sulit terpenuhi," kata Wahono, 56, orang tua siswa di Genuk Semarang.

Hal serupa juga diungkapkan Astiti,45, orang tua siswa di Gajahmungkur, Kota Semarang karena pertimbangan kedekatan dengan sekolah, karena untuk masuk ke sekolah negeri sesuai zonasi cukup jauh dari tempat tinggal saat ini.

"Di kecamatan ini belum ada sekolah negeri, hadi ikut sekolah lebih jauh," jelasnya.