MPR Sebut Pembentukan Pansus Haji Sangat Politis

Jakarta: Wakil Ketua MPR Yandri Susanto tidak sepakat dengan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024 berdasarkan temuan masalah oleh Timwas Haji DPR. Isu pansus tersebut dinilai sangat politis dan dari sisi waktu tidak memungkinkan.

"Saya kira kalau pansus, itu dari sisi waktu sudah gak mungkin. Kalau untuk dari sekarang ya, karena sebentar lagi akan reses. Jadi itu sangat politis," ujar Yandri saat diwawancara di Kantor Daker Makkah, Rabu, 19 Juni 2024.

Mantan Ketua Komisi VIII ini mengatakan masa reses DPR akan berlangsung hingga 17 Agustus 2024. Masa jabatan anggota DPR periode sekarang juga segera habis.

"Setelah 17 Agustus biasanya minggu pertama itu nyusun jadwal, minggu kedua baru rapat, berarti masuk September. September baru mau sidang, dan 1 Oktober berhenti DPR sekarang," ucap politikus PAN ini.

Menurut dia, isu pansus yang diembuskan baru-baru ini cenderung politis. Bahkan, dia menilai yang menggaungkan isu pansus tidak mengerti tentang masalah perhajian.

"Jadi menurut saya isu Pansus itu sangat politis dan mungkin juga tidak tahu banyak persoalan yang sebenarnya di ekosistem haji. Jadi perlu banyak mendalami apa yang terjadi haji, baru ngomong," kata Yandri.

Menurut Yandri, evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji yang digelar Kementerian Agama cukup dibahas dalam Rapat Kerja Komisi atau Panitia Kerja (Panja) Haji di DPR.

"Cukup melalui Raker, Panja atau FGD. Karena setelah ini Menag dan Komisi VIII juga harus menyiapkan haji tahun depan," kata Yandri.
 

Baca Juga:  Penyelenggaraan Haji 2024 Banyak Masalah, Menag Janji Evaluasi Komprehensif

Yandri merasa heran dengan masalah haji yang disoroti Tim Pengawas DPR, khususnya terkait tenda yang disediakan Pemerintah Arab Saudi hanya berukuran 10x12 meter diperuntukkan bagi 160 orang jemaah. Artinya, jatah per orang di dalam tenda itu hanya 0,8 meter.

"Ya memang kasur itu semua tenda 0,8 ukurannya. Mau tenda haji khusus, mau Mesir, mau Sudan, mau Suriah, mau Afghanistan, mau Afrika, mau Indonesia ukuran kasurnya ya 0,8. Masak mau dipansuskan? Ngerti gak itu yang ngomong masalah haji," kata Yandri.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyebut pihaknya menyiapkan pansus untuk mengevaluasi pelaksanaan Ibadah Haji 2024. Menurut Puan, Timwas Haji DPR masih menemukan banyak kebijakan yang perlu perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan haji.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian Timwas Haji DPR, di antaranya terkait dengan manajemen kuota haji, petugas haji, dan anggaran haji.

(Heryadi)