Perlu Terobosan Pengawasan Seleksi CASN

Jakarta: Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengatakan usulan penundaan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 hingga selesainya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) perlu direspon pemerintah. Sebab, hal itu dinilai sebagai bentuk kekhawatiran publik terhadap potensi politisasi seleksi CASN.

"Usulan Ombudsman itu artinya kan ada kekhawatiran dari publik. Itu harus direspon dengan baik, tidak hitam di atas putih saja atau proses tetap jalan. Ketika ada kekhawatiran dari publik seperti ini perlu ada terobosan," kata Armand saat dihubungi, Jumat, 3 Mei 2024.

Armand menjelaskan ada fenomena jelang pilkada yang disebut politisasi birokrasi dan birokrat berpolitik. Politisi atau pun petahana bisa memanfaatkan ASN untuk kepentingan politiknya. Sementara ASN, ada yang manuver berpolitik untuk kepentingan politisi tertentu atau kepentingan petahana.

Armand mengatakan, jika sudah tidak memungkinkan untuk ditunda, perlu ada terobosan yang mengarah pada penguatan pengawasan dalam proses seleksi. Hal itu merespon pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas yang menyebut seleksi CASN 2024 tidak mungkin ditunda karena sudah terjadwal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
 

Baca juga: Pemerintah Diminta Kaji Usulan Penundaan Seleksi CASN

"Pengawasan ini tidak hanya mengandalakan instrumen negara misalnya dari BKN. Tapi mengaktifkan pengawasan kolaboratif dengan melibatkan kelompok masyaarakat sipil di daerah untuk memantau proses seleksi," kata Armand.

Dia menyampaikan terobosan sangat diperlukan setelah revisi UU ASN mengapus Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Menurut dia, lembaga nonstruktural yang berperan mengawal netralitas ASN termasuk pembentukan panitia seleksi instansi.

"Sekarang belum ada kejelasan fungsi KASN itu diserahkan ke siapa. Karena itu, harapan satu-satunya ada di pengawasan publik. Ini harus difasilitasi pemerintah agar masyarakay sipil dilibatkan," ujarnya.