Pemimpin Baru Suriah Tegaskan Saatnya Bagi Stabilitas dan Ketenangan

Damaskus: Perdana menteri transisi baru Suriah, Mohammed al-Bashir mengatakan, sudah waktunya untuk "stabilitas dan ketenangan" di negara itu. Ia menyampaikannya dua hari setelah presiden lama Bashar al-Assad digulingkan oleh pemberontak dalam serangan kilat.

Pemberontak menunjuk Mohammed al-Bashir sebagai kepala pemerintahan transisi untuk menjalankan negara itu hingga 1 Maret, kata sebuah pernyataan.

"Sekarang saatnya bagi rakyat ini untuk menikmati stabilitas dan ketenangan," kata Bashir dalam wawancaranya dengan Al Jazeera, Rabu, 11 Desember 2024.

Assad melarikan diri dari Suriah ketika aliansi oposisi yang dipimpin Kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) menyerbu ibu kota Damaskus selama akhir pekan, mengakhiri lima dekade pemerintahan brutal oleh klannya. Seorang pejabat senior mengatakan bahwa pemimpin Suriah yang digulingkan itu sekarang berada di Moskow.

Abu Mohammed al-Jolani, pemimpin HTS yang memimpin serangan pemberontak, sebelumnya telah mengumumkan pembicaraan tentang pengalihan kekuasaan dan berjanji untuk mengejar mantan pejabat senior yang bertanggung jawab atas penyiksaan dan kejahatan perang. 

Pada Selasa, ia berusaha meredakan kekhawatiran tentang bagaimana Suriah akan diperintah. Menurutnya, negara itu "kelelahan" karena perang dan tidak akan kembali ke situasi itu.

"Suriah akan dibangun kembali. Negara ini bergerak menuju pembangunan dan rekonstruksi. Negara ini menuju stabilitas," kata al-Jolani.

"Orang-orang kelelahan karena perang. Jadi, negara ini tidak siap untuk perang lagi, dan tidak akan terlibat perang lagi,” lanjut dia.

Kelompoknya, Hayat Tahrir al-Sham, berakar pada cabang Al-Qaeda di Suriah dan dilarang oleh banyak pemerintah Barat sebagai organisasi teroris, meskipun kelompok itu telah berusaha untuk memoderasi citranya.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mendesak semua negara untuk mendukung proses politik "inklusif" di Suriah, dengan mengatakan Amerika Serikat pada akhirnya akan mengakui pemerintah jika memenuhi standar tersebut.

Persatuan dan inklusivitas di Suriah

Blinken mengatakan, pemerintahan Suriah di masa mendatang harus kredibel, inklusif, dan nonsektarian.

Menjabarkan prioritas AS, Blinken mengatakan pemerintahan baru harus menjunjung tinggi komitmen yang jelas untuk sepenuhnya menghormati hak-hak minoritas, serta mengizinkan aliran bantuan kemanusiaan.

“Amerika Serikat menginginkan pemerintahan berikutnya untuk mencegah Suriah digunakan sebagai basis terorisme,” tambah Blinken.

Meskipun mereka tidak lagi menguasai wilayah apa pun di Suriah, para jihadis kelompok Islamic State (ISIS) tetap aktif.

Pemantau perang Syrian Observatory for Human Rights mengatakan para pejuang ISIS menewaskan 54 tentara pemerintah setelah menangkap mereka saat mereka melarikan diri melintasi gurun Suriah yang luas.

Utusan PBB untuk Suriah mengatakan kelompok-kelompok yang memaksa Assad melarikan diri harus mengubah "pesan-pesan baik" mereka menjadi tindakan di lapangan.

"Mereka telah mengirimkan pesan-pesan persatuan, inklusivitas," kata Geir Pedersen.

"Yang tidak perlu kita lihat adalah bahwa hal ini tidak ditindaklanjuti dalam praktik di hari-hari dan minggu-minggu mendatang," imbuhnya. 

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas memperingatkan risiko kekerasan sektarian dan kebangkitan ekstremisme.

“Kita harus menghindari terulangnya skenario mengerikan di Irak, Libya, dan Afghanistan," katanya. 

Perang saudara di Suriah yang berlangsung hampir 14 tahun menewaskan 500.000 orang dan memaksa separuh negara itu meninggalkan rumah mereka, jutaan dari mereka mencari perlindungan di luar negeri.

Baca juga: Runtuhnya Rezim Assad dan Dampaknya pada Pengaruh Militer Rusia di Timur Tengah