Ilustrasi penerima BLT. Foto: Medcom.id
M Ilham Ramadhan Avisena • 27 November 2024 12:06
Jakarta: Pengalihan subsidi energi menjadi
bantuan langsung tunai (BLT) dinilai rasional dilakukan pemerintah agar anggaran negara dapat memberi manfaat secara optimal.
Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra Burhanuddin Abdullah menilai pengalihan itu perlu dilakukan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara tak langsung.
“Subsidi BBM, listrik, dan gas itu hampir Rp560 triliun. Makanya ada pemikiran, bagaimana kalau ini diubah subsidinya dengan BLT. Kita sudah lakukan penghitungan,” ujar Abdullah dalam diskusi panel bertajuk Menuju Indonesia Emas: Perspektif Partai Gerindra dalam Mewujudkan Visi Kebangsaan di NasDem Tower, Jakarta, dikutip, Rabu, 27 November 2024
Asumsinya, setiap penerima BLT akan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan. Dari hitungan itu, kata Burhanuddin, penerima manfaat di kelompok miskin akan memegang uang sisa setiap bulannya sekitar Rp400 ribu.
Ilustrasi solar. Foto: MI/Angga Yuniar
“Kelompok miskin ini kan tidak punya motor, bayar listrik itu sekitar Rp30 ribu sebulan. Jadi dari Rp600 ribu itu ada sisa banyak sekitar Rp400 ribu kalau ditotal. Sementara kalau yang menerima adalah masyarakat yang agak menengah, itu ada sisa setiap bulan Rp200 ribu,” tutur dia.
“Dengan cara demikian, itu negara bisa saving sekitar Rp209 triliun. Dengan pemikiran itu, memang agak sedikit mengorbankan inflasi. Sebab inflasi yang ditahan di kisaran 2,5 persen itu berbiaya besar. Bagaimana kalau diubah sedikit, subsidi untuk produktif dan me-leverage growth, itu cara yang kita pikirkan,” imbuh dia.
Lebih lanjut, dia juga menerangkan semestinya kebijakan fiskal di Indonesia tak terlalu ketat.
Pasalnya, kewajiban defisit maksimal anggaran 3 persen dinilai cukup kaku dan menghambat dukungan pemerintah terhadap perekonomian.
“Waktu UU 17/2023, saya itu menyarankan bukan setiap tahun defisit dipatok maksimal 3 persen, tetapi satu periode presiden rerata 3 persen defisitnya. Dengan cara demikian, kita bisa lebih proaktif me-manage APBN. Jangan seperti sekarang ini,” ujar dia.