Stranas PK Masih Mengendus Pungli di Pelabuhan

Jakarta: Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menyebut pungutan liar (pungli) dalam proses pembongkaran muatan maupun pengiriman barang di pelabuhan masih terjadi. Padahal, sistemnya sudah digitalisasi.

“Kalau dibilang masih ada pungli enggak? Ya masih. Namanya sistem kalau manusia yang bikin,” kata Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan di Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.

Pahala menjelaskan pungli terjadi karena adanya sikap tidak berintegritas dalam diri manusia. Para oknum itu bakal mencari celah korupsi meski pemerintah sudah mencoba menutup celahnya pakai cara paling mutakhir.

“Semua sistem di dunia kalau namanya manusia yang jalanin, kita (pemerintah dan penegak hukum) enggak bisa kontrol (sepenuhnya),” ucap Pahala.

Meski begitu, sistem digitalisasi masih dinilai efektif untuk mencegah pungli di pelabuhan. Stranas PK menyebut ada penurunan biaya ilegal atas pengiriman logistik di Indonesia berdasarkan hasil survei bank dunia.

“Ya kalau kita bilang gini aja bank dunia bilang biaya logistik kita 24 persen. 24 persen itu habis buat cerita dari ujung sini ke ujung sini dari gudang ke gudang. Sekarang tinggal 12 sampai 13 persen,” ujar Pahala.

Menurut Pahala, sistem digitalisasi memaksa seluruh pegawai di sektor pelabuhan untuk mematuhi peraturan. Stranas PK masih meyakini peranti yang dibuat saat ini bisa membuat pengiriman logistik di Indonesia membaik.

“Mau ikut sistem mau patuh. Dia ngerasain sendiri kok kalau dia bilang 12 sampai 13 persen kali saja dengan biaya logistik Indonesia lihat aja indeks logistik kita kayak apa. Kalau dia membaik artinya efisiensi itu terjadi,” tutur Pahala.