Anies: KPK Tidak Boleh Dalam Kendali Pemerintah

Makassar: Calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Rasyid Baswedan, akan mengembalikan taring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) andai kelak memimpin Indonesia. Anies tak mau KPK menjadi macan ompong lantaran gerak-geriknya ada dalam kendali pemerintah.

"Kita harus kembalikan KPK bertaring dan tidak dalam kendali pemerintah," kata Anies memaparkan visi dalam Silaturahmi dan Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) di Four Point by Sheraton Hotel Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, 5 November 2023.

Menurut Anies, korupsi sektor pembangunan strategis hanya bisa dicegah kalau KPK benar-benar bertaring. Dia mengaku, saat menjabat sebagai gubernur DKI, pernah meminta KPK membuka 'cabang' di Jakarta. "Tugasnya apa? Pencegahan, pencegahan, dan pencegahan," ungkapnya. 

Ide Anies berbuah nyata. Dia mengatakan, banyak program birokrasi tidak lolos ketika ditinjau KPK. Banyak pula program yang dinilai tidak layak. "Ketika di-review tidak layak untuk dijalankan," terang Anies.

Anies menyebut, pemerintah seringkali membuat program dengan orientasi menguntungkan sekelompok orang. Kelompok lainnya tertinggal terus-menerus. 

Tidak hanya menyinggung soal KPK, Anies juga berbicara soal peran dan fungsi Bulog. "Ini penting sekali untuk kita kembalikan menjadi kepanjangan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga jual beras petani. Ini kata kuncinya," tegas dia.