Fenomena Kelas Menengah Menurun, UMKM Didorong Naik Kelas

Jakarta: Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja selaku Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta mengatakan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai nol persen di 2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak 2014 persentase penduduk miskin ekstrem di Indonesia terus mengalami tren penurunan dari 6,18 persen menjadi sebesar 0,83 persen atau sekitar 2,3 juta orang per Maret 2024.

"Kita bisa declare baik secara teknik dan standar internasional, Indonesia sudah keluar dari belenggu kemiskinan ekstrem," klaim Arif dikutip dari siaran pers, Minggu, 20 Oktober 2024.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stabil dan tidak hanya mementingkan golongan atas, tetapi ada inklusivitas, distribusi yang berkeadilan, serta pertumbuhan pada golongan menengah ke bawah.

"Jumlah pengangguran pun di 2024 mencapai 4,82 persen. Ini merupakan angka terendah dalam 20 tahun terakhir," terang Arif.

Menurutnya, Indonesia berhasil mempertahankan stabilitas ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global, tensi geopolitik, dan perubahan iklim ataupun risiko pandemi.

"Hal ini disebabkan karena struktur perekonomian Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Serta pemerintah mendukung kemajuan usaha mikro kecil melalui UU Cipta Kerja," jelas Arif.
 

Baca juga: Sejak Berdiri, LPDB-KUMKM Sudah Salurkan Dana Bergulir Rp19,11 Triliun

 

Bangun sistem ekonomi inklusif afirmatif

Lebih lanjut Arif menjelaskan UU Cipta Kerja memberikan koridor dalam membangun sistem perekonomian yang inklusif dan afirmatif.

"Jadi, tidak perlu ada ketakutan pada turunnya kelas menengah, karena pemerintah berkomitmen dalam meningkatkan skill pekerja, serta melakukan perluasan lapangan kerja melalui mendorong kenaikan kelas UMKM," kata dia.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Pokja Sinergi Substansi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja Tina Talisa mendorong UMKM untuk masuk ke sektor formal. Jika itu dilakukan, maka berikutnya ialah memberikan pelindungan pada pekerja melalui pemberlakuan upah minimum serta jaminan kerja.

Walaupun demikian, Tina mengakui masih ada beberapa PR yang dihadapi pemerintah dalam mendorong UMKM naik kelas, yaitu akses internet yang tidak merata di berbagai daerah di Indonesia.


(Ilustrasi UMKM. Foto: Freepik)

Wakil Ketua Pokja Strategi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja selaku Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Riza Damanik menjelaskan ada tiga hal yang perlu dipercepat berkaitan dengan penguatan UMKM di masa depan, yaitu inovasi teknologi, digitalisasi, serta UMKM masuk ke dalam rantai pasok.

"Kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar bisa mempermudah UMKM masuk ke dalam rantai pasok perekonomian, dan hal ini sudah diakomodir dalam UU Cipta Kerja," jelas Riza.

Riza menambahkan UMKM seharusnya tidak lagi dipandang sebagai buffer economy tetapi dilihat sebagai struktur dan sumber perekonomian baru. Karenanya diperlukan reformasi sistem pembiayaan, peningkatan kapasitas startup, hingga hilirisasi komoditas lokal.

Menurut Riza, hilirisasi tidak hanya nikel atau logam saja, tetapi hilirisasi pada produk ekonomi rakyat, seperti rumput laut atau hasil perikanan. "Walaupun sederhana, hilirisasi pada produk ekonomi kerakyatan bisa meningkatkan pendapatan hingga 13 kali lipat," tutur Riza.