Singgung APBN, Sri Mulyani Beberkan Program Prioritas di Tahun 2024

Jakarta: Peran Anggaran dan Pendapatan dan Negara (APBN) kembali disinggung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan kemarin.

Dia menegaskan APBN sebagai instrumen dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi-fiskal daerah. 

“APBN memerankan peran yang sangat penting. Dia tidak hanya menjadi instrumen negara untuk mencapai tujuan negara, dan oleh karena itu harus dikelola secara akuntabel, namun dia juga harus menjawab berbagai tantangan-tantangan dan guncangan ekonomi yang terjadi seperti waktu pandemi dan sekarang dalam kondisi geopolitical global dan juga dari sisi perlemahan ekonomi global,” kata Sri Mulyani dikutip dari laman Kemenkeu, Rabu, 21 Februari 2024.
 

Baca jugaL  Kemenkeu Blokir Anggaran K/L Rp50,14 Triliun

Fokus pembangunan 2024

Dia menjelaskan, untuk tahun 2024 pemerintah fokus mengembangkan beberapa hal diantaranya adalah menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran, memperbaiki indeks pembangunan manusia termasuk nilai tukar petani. 

Selain itu pada tahun 2024, prioritas dari belanja utama berkaitan dengan peningkatan SDM seperti pendidikan, perlindungan sosial, dan kesehatan. 

“Kemudian, pembangunan infrastruktur (juga menjadi prioritas pembangunan) yang terus akan mengedepankan konektivitas dan efisiensi, serta mengakselerasi mobilitas antar daerah antar pulau. Kita juga melihat bahwa pembangunan di bidang hukum dan pertahanan keamanan menjadi salah satu prioritas di dalam pembangunan kita selain IKN dan food security/ketahanan pangan,” jelas dia.

Lebih lanjut, ia jgua mengatakan bahwa pembangunan di daerah sangat tergantung juga dari peranan APBN melalui transfer dari APBN untuk mendukung kinerja dan kerja pemerintah daerah dan juga perekonomian daerah. 

Transfer ke daerah yang terdiri dari DAU, DAK, dana bagi hasil, dana desa, dan transfer keuangan lainnya dari tahun 2014 terus meningkat nilai nominalnya. 
Menurutnya, ini menggambarkan daerah memiliki peranan penting di dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dan menciptakan iklim investasi di daerah yang mampu untuk menstimulasi perekonomian masing-masing. 

“Transfer ke daerah tentu juga diharapkan sinkron dan konsisten dengan kebijakan nasional, sehingga dampak dari APBN dan APBD menjadi jauh lebih meningkat apabila allignment dan sinkronisasi dari strategi belanja dan pengelolaan APBN dan APBD terjadi,” tutur dia.