Mahmoud Abbas Tunjuk Mohammed Mustafa Sebagai Perdana Menteri Palestina

Tepi Barat: Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menunjuk penasihat ekonomi lamanya Mohammed Mustafa untuk menjadi perdana menteri. Penunjukkan dilakukan dalam menghadapi tekanan Amerika Sserikat (AS) untuk mereformasi Otoritas Palestina (PA) sebagai bagian dari visi Washington pascaperang untuk Gaza.

Mustafa, seorang ekonom lulusan AS dan independen secara politik, kini menghadapi tugas membentuk pemerintahan baru untuk PA. Selama ini, PA dikenal memiliki kekuasaan terbatas di beberapa bagian Tepi Barat yang diduduki Israel.

Dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan penunjukan tersebut pada Kamis 14 Maret 2024, Abbas meminta Mustafa untuk menyusun rencana untuk menyatukan kembali pemerintahan di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki. Termasuk juga untuk memimpin reformasi di pemerintahan, layanan keamanan dan ekonomi serta memerangi korupsi.

Mustafa menggantikan mantan Perdana Menteri Mohammed Shtayyeh yang mengundurkan diri pada bulan Februari. Shtayyeh saat itu beralasan mundur karena perlunya perubahan di tengah perang Israel di Gaza dan meningkatnya kekerasan di Tepi Barat yang diduduki.

Otoritas Palestina yang diakui secara internasional, yang didominasi oleh partai Fatah, menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat yang diduduki. Namun mereka kehilangan kendali atas Gaza ke tangan Hamas pada 2007.

Otoritas Palestina juga bertujuan untuk menyatukan kembali pemerintahan di tanah Palestina setelah menghadapi hambatan besar, termasuk tentangan keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan perang dahsyat yang masih terus berlangsung tanpa terlihat akhir.

Fatah dan Hamas diperkirakan akan bertemu di Moskow minggu ini untuk melakukan pembicaraan.

Mustafa pernah menjabat posisi senior di Bank Dunia. Sebelumnya tokoh berusia 69 tahun itu menjabat sebagai wakil perdana menteri dan menteri perekonomian.

Pada tahun 2015, Abbas menunjuk Mustafa sebagai ketua Dana Investasi Palestina (PIF), yang memiliki aset dan mendanai proyek senilai hampir USD1 miliar di seluruh wilayah pendudukan Palestina.

Dia menjabat sebagai wakil perdana menteri yang bertanggung jawab atas urusan ekonomi dari tahun 2013 hingga 2014, ketika dia memimpin sebuah komite yang bertugas membangun kembali Gaza setelah perang tujuh minggu yang menewaskan lebih dari 2.100 warga Palestina.

Berbicara di Davos pada bulan Januari, Mustafa mengatakan “bencana dan dampak kemanusiaan” dari perang Israel yang berkelanjutan di Gaza jauh lebih besar dibandingkan satu dekade lalu.

Setidaknya 31.341 warga Palestina telah terbunuh di Gaza sejak 7 Oktober, sebagian besar dari 2,3 juta penduduknya telah mengungsi dan sangat membutuhkan bantuan, dan sebagian besar daerah kantong tersebut kini menjadi puing-puing.

Para pejabat pemerintahan Biden telah mendesak Abbas untuk membawa tokoh-tokoh baru, termasuk para teknokrat dan pakar ekonomi, ke dalam pemerintahan Palestina yang telah diubah untuk membantu memerintah Gaza pascaperang.

Namun tidak jelas apakah penunjukan kabinet baru yang dipimpin oleh sekutu dekat Abbas akan cukup untuk memenuhi tuntutan reformasi AS, karena presiden berusia 88 tahun itu akan tetap memegang kendali penuh.

Israel, sementara itu mengatakan, pihaknya tidak akan pernah bekerja sama dengan pemerintah Palestina mana pun yang menolak menolak Hamas dan serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel selatan.

Mustafa, dalam sambutannya di Davos, menggambarkan serangan 7 Oktober sebagai “sesuatu yang disayangkan bagi semua orang”.

“Tapi ini juga merupakan gejala dari masalah yang lebih besar yang telah diderita rakyat Palestina selama 75 tahun tanpa henti,” kata Mustafa.

“Sampai saat ini, kami masih percaya bahwa kenegaraan bagi Palestina adalah jalan ke depan, sehingga kami berharap kali ini kita bisa mewujudkannya, sehingga seluruh masyarakat di kawasan bisa hidup aman dan damai,” pungkas Mustafa.