Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher (tengah) berbincang dengan seorang calon taruni Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltek Imipas) saat meninjau seleksi kesehatan di RS Bhayangkara Brimob, Depok, Jawa Barat. ANTARA/Laily Rahmawaty
Ombudsman Kawal Transparansi Seleksi Taruna Poltek Imipas
Achmad Zulfikar Fazli • 14 October 2026 12:18
Depok: Ombudsman RI memantau langsung seleksi kesehatan 1.845 calon taruna dan taruni Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltek Imipas) di Rumah Sakit Bhayangkara Brimob. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan proses penerimaan transparan dan terbuka.
"Pemantauan ini untuk melihat transparansi proses seleksi ini berjalan, mulai dari seleksi administratif, termasuk hasil seleksi kompetensi dasar atau SKD-nya sudah keluar, dan hari ini tes kesehatannya," kata Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher di Depok, Jawa Barat, dilansir dari Antara, Rabu, 14 Oktober 2026.
Nuzran didampingi Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Muhammad Tito Andrianto, serta Komandan Korps Brimob Polri Komjen Ramdani Hidayat dalam peninjuan ini.
Selain mengawasi pelaksanaan seleksi, Ombudsman memeriksa kesiapan sarana, prasarana, serta fasilitas rumah sakit yang digunakan untuk pemeriksaan kesehatan calon taruna dan taruni. Menurut Nuzran, pemeriksaan fasilitas diperlukan untuk memastikan seluruh peserta memperoleh pelayanan yang layak dan proses seleksi berlangsung lancar.

Ketua Ombudsman Nuzran Joher. Foto- Dok. Ombudsman
Pemetaan Kondisi Kesehatan Mata
Dari hasil peninjauan, Ombudsman menyampaikan sejumlah catatan kepada panitia seleksi. Salah satunya terkait pemeriksaan kesehatan mata, khususnya tes buta warna.
Nuzran meminta hasil pemeriksaan dihimpun sebagai data untuk memetakan kondisi kesehatan mata peserta seleksi sekolah kedinasan. Dia mengatakan data mengenai jumlah peserta yang mengalami buta warna dan faktor penyebabnya dapat menjadi bahan kajian terhadap kondisi kesehatan mata generasi muda.
"Data ini akan kami petakan kesehatan mata anak-anak muda kita, berapa jumlahnya, apa penyebabnya. Ini akan berimplikasi kepada masa depannya," ujar Nuzran.
Menurut dia, pemetaan tersebut juga harus dilakukan pada penerimaan sekolah kedinasan lainnya, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan sekolah kedinasan di bidang transportasi.
Ombudsman memperhatikan keterwakilan peserta dari berbagai daerah sebagai bagian dari pengawasan terhadap keterbukaan akses dalam penerimaan taruna dan taruni. Nuzran mengatakan pengawasan tersebut bertujuan memastikan pelayanan publik dalam seluruh tahapan seleksi berlangsung dengan baik.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPSDM Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Muhammad Tito Andrianto mengatakan 1.845 calon taruna dan taruni dinyatakan berhak mengikuti tahap seleksi kesehatan setelah melewati seleksi kompetensi dasar.
Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan di RS Bhayangkara Brimob, Depok, pada 14–16 Oktober 2026. "Tes kesehatan ini mencakup pemeriksaan tes gigi, mata, urine, dan varises," kata Tito.
Hasil seleksi kesehatan diumumkan pada 17 Oktober 2026. Tahapan dilanjutkan dengan seleksi fisik pada 19–21 Oktober 2026.
Para peserta selanjutnya akan mengikuti tahapan penyaringan untuk memperebutkan kuota penerimaan sekitar 400 calon taruna dan taruni.
Salah seorang peserta asal Jakarta Pusat, Nabil, 20, mengaku mengikuti seleksi Poltek Imipas atas dorongan ibunya. Dia dua kali mengikuti seleksi Akademi Kepolisian (Akpol) pada 2025 dan 2026, namun gagal.
"Harapannya semoga kali ini lolos, sesuai harapan ibu saya," kata Nabil.