Kemenag Soroti Batas Pengelolaan DSKL dan PUB

Jakarta: Penataan pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) menjadi salah satu isu dalam pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintah dinilai perlu memperjelas batas pengaturan agar pengelolaan dana sosial keagamaan tidak tumpang tindih dengan ketentuan PUB yang berada dalam ranah Kementerian Sosial.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag), Abu Rokhmad, mengatakan revisi UU Pengelolaan Zakat juga membahas pengaturan dana sosial keagamaan di luar zakat. Bahkan, Abu Rokhmad menyebut jenis dana sosial keagamaan di luar mencapai 33 macam, di antaranya infak, sedekah, kurban, dam, kafarat, fidyah hingga akikah. 

"Potensinya besar untuk mendukung penghimpunan dana umat. Namun, pengaturannya harus memastikan dana dikelola dengan baik, disalurkan sesuai kesepakatan pemberi, dan sampai kepada pihak yang berhak menerima,” ujar Abu Rokhmad melalui keterangan tertulis, Selasa, 10 November 2026.

Hal itu disampaikan Abu Rokhmad dalam Expert Panel Seri IV Perumusan Arah Kebijakan Perubahan UU Pengelolaan Zakat di Orchardz Hotel Industri, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa, 10 November 2026. Forum yang diselenggarakan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama itu mengangkat tema penataan objek, legalitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan DSKL.
 

Pembahasan secara khusus mencakup Pasal 17 sampai Pasal 20, Pasal 28, Pasal 38, dan Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat. Sejumlah isu yang dibahas meliputi pembagian objek pengelolaan BAZNAS dan LAZ, definisi DSKL, kedudukan LAZ, partisipasi masyarakat, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi, serta harmonisasi dengan aturan PUB.

Sementara itu, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Muhammad Maksum, menyoroti perlunya kepastian hukum bagi pengelolaan DSKL. Pengaturan tersebut dinilai penting untuk memberikan perlindungan, menciptakan ketertiban, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola dana sosial keagamaan. 

"Negara dalam hal ini berperan sebagai fasilitator,” kata Maksum.

Sedangkan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama,  Waryono menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana keagamaan, termasuk dana yang dihimpun melalui kotak amal masjid.


Ilustrasi. Foto: Metrotvnews.com.

“Pengurus masjid perlu terbuka mengenai jumlah dana yang terkumpul dan bagaimana dana tersebut digunakan. Masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas agar pengelolaan dana keagamaan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Waryono.

Waryono juga menilai pengaturan muamalah perlu mempertimbangkan karakteristik yang relatif fleksibel. Dia mengusulkan regulasi harus tetap memberi ruang bagi praktik di masyarakat dengan memperkuat tanggung jawab, transparansi, tata kelola, dan kompetensi pengelola.

Sementara itu, Dosen Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Debie Puspasari, menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana keagamaan. Menurut dia, mekanisme pertanggungjawaban perlu memperhatikan kebutuhan muzaki dan karakteristik pengelolaan dana.

“Pemerintah perlu memastikan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana keagamaan. Mekanisme pertanggungjawaban juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan muzaki agar pengelolaan tetap fleksibel,” ujar Debie.

Pembahasan tersebut menempatkan harmonisasi aturan DSKL dan PUB sebagai salah satu pekerjaan penting dalam revisi UU Pengelolaan Zakat. Garis batas pengaturan antara pengelolaan dana sosial keagamaan dalam ranah Kementerian Agama dan rezim PUB di Kementerian Sosial perlu diperjelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih regulasi maupun ketidakpastian bagi masyarakat dan lembaga pengelola.