Lawan Hoaks dengan Literasi Digital

Jakarta: Arus informasi yang semakin deras di ruang digital membuat masyarakat dihadapkan pada tantangan memilah informasi yang benar dan keliru. Di tengah maraknya penyebaran hoaks melalui media sosial dan aplikasi percakapan, literasi digital menjadi salah satu upaya penting untuk membangun masyarakat yang lebih kritis dan bertanggung jawab dalam mengonsumsi maupun membagikan informasi.

Literasi digital tidak sekadar berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi mencakup keterampilan memahami, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi. Kemampuan tersebut diperlukan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh konten yang belum terbukti kebenarannya, terutama informasi yang dikemas secara meyakinkan atau memancing emosi.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan literasi digital menjadi fondasi penting dalam upaya pencegahan penyebaran hoaks. Menurut Nezar, kemampuan membedakan informasi benar dan salah memiliki keterkaitan dengan tingkat literasi digital masyarakat.

“Literasi digital itu berkorelasi dengan kemampuan seseorang membedakan antara berita benar dan berita palsu,” kata Nezar dilansir dari laman Kementerian Komunikasi Digital, Selasa, 10 November 2026.

Nezar juga menyoroti penyebaran hoaks tidak semata-mata dipengaruhi oleh banyaknya informasi palsu yang beredar. Faktor emosional dan motivasi tertentu turut membuat seseorang tetap membagikan informasi meskipun mengetahui konten tersebut tidak benar.

“Masalahnya bukan hanya pada supply hoaks. Ada kerentanan di masyarakat. Seseorang mungkin tahu berita itu palsu tetapi tetap membagikannya karena faktor lain seperti motivasi partisan atau emosi,” ujar Nezar. 

Pentingnya literasi digital dalam mengendalikan penyebaran informasi juga tercermin dalam penelitian Eka Widi Astuti yang diterbitkan melalui Jurnal IPTEK-KOM pada 2023. 

Logo Kementerian Komunikasi dan Digital. ANTARA/HO-Kementerian Komunikasi dan Digital

Penelitian terhadap 699 calon pekerja migran Indonesia di Jawa Barat tersebut menemukan literasi digital dan pemahaman mengenai kredibilitas informasi berpengaruh positif terhadap pengendalian diri dalam membagikan konten digital.

Temuan tersebut memperlihatkan kemampuan memverifikasi informasi tidak hanya membantu masyarakat mengenali hoaks, tetapi juga mendorong kebiasaan menahan diri sebelum menyebarkan konten. Dengan demikian, upaya melawan hoaks perlu dilakukan sejak tahap penerimaan informasi, bukan hanya setelah informasi palsu terlanjur menyebar luas.

Komdigi mendorong masyarakat menerapkan prinsip stop, think, verify, and share atau berhenti, berpikir, memverifikasi, kemudian membagikan informasi. Prinsip tersebut mengajak pengguna ruang digital untuk membaca informasi secara utuh, memeriksa sumber, serta memastikan kebenarannya sebelum meneruskan konten kepada orang lain.

Upaya memperkuat literasi digital juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Komdigi mendorong kolaborasi pemerintah, akademisi, komunitas masyarakat, pelaku usaha, dan media dalam membangun ruang digital yang lebih sehat. Pendidikan literasi media dan informasi juga menjadi perhatian UNESCO, termasuk melalui penguatan kemampuan berpikir kritis dan evaluasi informasi di lingkungan pendidikan.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut memperkuat edukasi masyarakat melalui berbagai program pencegahan hoaks. Salah satunya dengan melibatkan pelajar sebagai Duta Antihoaks yang akan menjadi mitra Diskominfotik DKI Jakarta selama satu tahun. Program ini diharapkan memperluas edukasi literasi informasi melalui pendekatan komunikasi anak muda yang lebih mudah diterima masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Marulina Dewi mengungkapkan penipuan yang mencatut identitas pejabat publik menjadi salah satu jenis hoaks yang paling banyak ditemukan di Jakarta. Bentuknya antara lain undangan palsu, phishing, hingga informasi yang mengatasnamakan pejabat atau orang lain.

“Kalau dari hasil yang sudah kita koordinasikan, hoaks terbanyak saat ini adalah penipuan, seperti undangan palsu, kemudian phishing, dan informasi-informasi lainnya mengatasnamakan pejabat atau orang lain. Nah, itu perlu diperangi,” kata Marulina di Balai Kota Jakarta, Senin, 2 November 2026.

Pemprov DKI juga memperluas edukasi pencegahan hoaks melalui lurah, pengurus RT/RW, hingga posyandu untuk membantu masyarakat mengenali informasi valid. Pelibatan pelajar sebagai Duta Antihoaks menjadi salah satu upaya memperkuat literasi informasi di lingkungan sekolah sekaligus mendorong generasi muda menjadi penggerak perubahan perilaku digital masyarakat.

Pada akhirnya, melawan hoaks tidak cukup hanya mengandalkan penghapusan konten atau penindakan terhadap penyebarnya. Penguatan literasi digital menjadi langkah jangka panjang untuk membangun kebiasaan masyarakat yang lebih kritis, bijak, dan bertanggung jawab. Setiap pengguna ruang digital memiliki peran penting dalam memastikan informasi yang dibagikan tidak menjadi sumber kesalahpahaman maupun keresahan publik.