Pemerintah Targetkan Dokumen IEU-CEPA Diteken Minggu Ini

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) ditandatangani pada pekan ini.

Penandatanganan perjanjian tersebut diharapkan menjaga daya saing produk Indonesia di pasar Uni Eropa menjelang berakhirnya fasilitas tarif khusus Generalised Scheme of Preferences (GSP) yang disebut akan berakhir pada 1 Januari 2027.

"GSP facility kita akan mati. Karena GSP itu kan diberikan kepada negara-negara yang pendapatannya low income. Sedangkan, kita sudah masuk di upper middle income country. Jadi sudah tidak entitled lagi untuk mendapatkan GSP. Makanya solusinya IEU-CEPA segera ditandatangani," kata Airlangga di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis, 29 Oktober 2026.
 

 

Indonesia kebut penandatanganan IEU-CEPA

Fasilitas GSP selama ini memberikan keringanan tarif bagi sejumlah produk Indonesia yang memasuki pasar Uni Eropa. Fasilitas tersebut membantu produk Indonesia bersaing dengan produk dari negara yang tidak memperoleh perlakuan tarif serupa.

Namun, Indonesia diperkirakan tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas tersebut pada 2027 seiring perubahan klasifikasi tingkat pendapatan negara.

Untuk itu, pemerintah mendorong percepatan penandatanganan IEU-CEPA agar hubungan perdagangan Indonesia dan Uni Eropa memiliki landasan perjanjian baru sebelum fasilitas GSP berakhir.

Airlangga berharap penandatanganan dapat dilakukan pada akhir pekan ini. Dengan demikian, dokumen perjanjian diharapkan dapat disampaikan kepada Parlemen Eropa pada awal November 2026.

"Kalau bisa nanti akhir minggu ini bisa ditandatangani, dan awal November 2026 sudah bisa masuk di parlemennya EU. Kalau sudah parlemen EU, kita juga ratifikasi dari Indonesia," ujar dia.

(Ilustrasi aktivitas ekspor-impor. Foto: dok Kemenkeu)

 

Ditargetkan berlaku awal 2027

Pemerintah menargetkan IEU-CEPA mulai berlaku pada awal 2027. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia dan Uni Eropa tengah menyiapkan kelengkapan dokumen perjanjian dalam bahasa Inggris.

Setelah penandatanganan, dokumen tersebut akan memasuki tahapan pembahasan di Parlemen Eropa. Sementara itu, Indonesia juga perlu menjalankan proses ratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Percepatan tahapan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kelancaran perdagangan dan daya saing produk Indonesia di pasar Uni Eropa menjelang berakhirnya fasilitas GSP.