Menteri LHK: Akses Perhutanan Sosial Hanya Terealisasi Maksimal 8 Juta Hektare

Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan akses perhutanan sosial yang ditargetkan seluas 12,7 juta hektare hanya akan terealisasi maksimal 8 juta hektare. Perhutanan sosial sebagai salah satu program reforma agraria yang ditargetkan bergerak cepat mencapai hasil 12,7 juta hektare hingga 2024.

“Saya lapor ke Presiden (Presiden Joko Widodo). Pak, kemungkinan kita hanya bisa 7,5 juta sampai 8 juta hektare. Presiden bilang, itu saja sudah banyak, Bu Nur, karena dulu-dulu gak ada sama sekali,” kata Siti Nurbaya dalam podcast yang disiarkan di YouTube KLHK, Sabtu, 30 September 2023.

Perhutanan sosial sebagai salah satu program reforma agraria itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Hingga September 2023, akses perhutanan sosial untuk masyarakat telah terealisasi hingga 6,3 juta hektare.

Siti Nurbaya mengungkapkan target 12,7 juta hektare itu sebenarnya merupakan angka ideal yang bisa dilakukan dalam waktu 5, 10, atau 20 tahun ke depan, bergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Namun, bukan berarti kinerja yang dilakukan saat ini dikatakan lambat.

“Saya bilang juga ke Presiden, betul Pak (ini sudah banyak). Tapi kita perlu memahami realisasi saat ini bukan karena lambat. Tapi 12,7 juta hektare itu target ideal dan gak akan lebih dari itu. Dan itu sedang kita kerjakan,” beber dia.

Bukan hanya memberikan akses, Siti Nurbaya berharap perhutanan sosial dapat menciptakan kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, potensi transaksi ekonomi di perhutanan sosial dinilai sudah cukup tinggi.

“Proyeksinya sudah ada. Perjanjian dengan offtaker, dan lain-lain. Sampai September baru 11 persen yang dilaporkan kelompok usaha perhutanan sosial, sekarang ada kurang lebih 9 ribu kelompok dan angkanya sudah Rp507 miliar. Jadi mudah-mudahan masuk sampai Rp2 triliun,” ujar Siti Nurbaya.