Kasus Dugaan Korupsi di Pertamina, Erick Thohir Janji Bersih-bersih BUMN

Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan akan melakukan bersih-bersih di perusahaan BUMN. Salah satunya mendorong keterbukaan. 

Hal itu ia sampaikan menanggapi kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair di PT. Pertamina. Kasus itu menyeret Mantan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Karen Agustiawan yang kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sejak awal saya bilang harus ada program bersih-bersih BUMN. Program ini tidak hanya tadi secara karakter dengan pondasi AKHLAK tetapi juga good corporate governance. Nah kalau kita lihat banyak sekali isu yang terjadi sebelum tentu saya diberikan amanah. Tetapi, kembali yang saya sampaikan yang namanya perbaikan daripada sistem good corporate governance itu terus harus berlangsung," ujar Erick di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 20 September 2023.

Pertamina, kata Erick, terbagi dalam holding dan subholding atau unit bisnis perusahaan sehingga keuangannya terpisah. Begitu pula dengan perusahaan listrik negara (PLN) yang juga menjadi holding dan subholding.

"Bukunya kelihatan sekarang. Kalau dulu tidak kelihatan. Makanya itu kita dorong keterbukaan. Sama di PLN ada holding dan subholding. Jadi bukunya sekarang terpisah dan itu lah kenapa Pertamina sekarang juga banyak perusahaannya untung karena sudah dikeker enggak bisa tutup-tutupan mana yang namanya penugasan, mana yang namanya bisnis biasa," ujar Erick.

Erick mengklaim bahwa Pertamina dan PLN harus sudah melakukan efisiensi. Pertamina, sebutnya, sudah efisiensi hampir USD1,9 miliar. Lalu, PLN, sambung Erick, telah memotong capital expenditure (capex) atau modal usaha hingga 40 persen.

"Nah ini kita dorong. kenapa? tidak mungkin dalam persaingan global ini tadi BUMN tidak melakukan efisiensi. Itu yang terus kita jaga tapi transparan dan memilih orang yang tepat dalam memimpin," kata Erick.

Ia juga mengatakan kasus-kasus yang melibatkan BUMN terjadi sebelum ia diangkat menjadi menteri. Erick sempat mendapatkan kritik mengenai dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk menanggulangi dampak pandemi covid-19.

"Ada istilah kok ini PMN belum digunakan? Coba dicek kan ada juga pemberitaan bilang oh ini jaman Pak Erick Thohir sibuk. Lah PMN itu tahun 2015 dan itu ada audit Badan Pemeriksa Keuangannya," ujar dia.

Saat ditetapkan menjadi tersangka, Karen yang diangkat menjadi Dirut PT Pertamina periode 2009-2014, mengusulkan kerja sama dengan sejumlah produsen dan supplier LNG di luar negeri, diantaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL), perusahaan LLC dari Amerika Serikat.

KPK lalu menjelaskan peran Karen dari kasus yang kemudian berakhir kerugian negara. Karen, kata KPK, diduga mengambil keputusan secara sepihak tanpa melakukan kajian secara menyeluruh.