Presiden Tekankan Pentingnya Pengawasan Penggunaan Anggaran Capai Indonesia Emas 2045

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya pengawasan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara produktif. Hal itu diperlukan dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045.

"Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah. Di sini lah pentingnya peran pengawasan. Peran pengawasan sangat penting. Kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah?" kata Jokowi, dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis, 15 Juni 2023.

"Saya ingin pastikan apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai betul ke masyarakat, karena memang kita lemah di sisi itu," tambah Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan bahwa orientasi pengawasan penggunaan APBN dan APBD harus diubah dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil akhir. Ia menilai karena masih terdapat perencanaan penggunaan anggaran yang perlu dioptimalkan.

"Ini perlu saya ingatkan kepada semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran," tutur Kepala Negara.

Selanjutnya, Presiden menyoroti perencanaan penganggaran yang kurang tepat dalam sejumlah program di daerah. Presiden memberikan contoh anggaran sejumlah program di suatu kabupaten seperti penanganan stunting hingga pembangunan balai pertanian yang justru 80 persennya hanya untuk honor rapat dan perjalanan dinas.

Sedangkan 20 persennya untuk kegiatan konkret. "Bapak, Ibu sekalian ini lah tugas berat BPKP ada di sini. Begitu bisa membalikkan, 80-nya untuk konkret, 20-nya untuk honor, perjalanan dinas, dan rapat, itu baru anggaran APBN dan APBD itu produktif," tegasnya.

Untuk itu, Kepala Negara menekankan pentingnya memprioritaskan anggaran perlindungan sosial untuk menanggulangi kemiskinan di sejumlah daerah. Menurutnya, masalah tersebut memerlukan pendampingan dan pengawalan, serta sebagian besar anggaran harus digunakan untuk kegiatan yang konkret sehingga hasilnya lebih produktif.

"Kita tahu masih banyak kemiskinan, daerah kemiskinannya tinggi, tapi anggaran perlindungan sosialnya kurang dari satu persen, mestinya itu diprioritaskan dulu. Hal-hal seperti ini yang perlu diawasi betul, diidentifikasi masalahnya berikan rekomendasi, dampingi, kawal, agar betul-betul anggaran kita ini produktif betul," tutur Presiden.

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo juga mengatakan akan segera mengumumkan transisi dari pandemi covid-19 menuju ke endemi pada akhir Juni 2023. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memimpin rapat terbatas bersama sejumlah jajarannya untuk membahas transisi dari pandemi ke endemi tersebut.

Menurut Presiden, pemerintah terus mematangkan berbagai hal sebelum transisi tersebut diumumkan pada akhir bulan ini. "Ya ini dimatangkan lah, seminggu-dua minggu ini segera diumumkan karena memang semuanya sudah," pungkasnya.