Jaksa Agung Pastikan Oknum yang Minta Duit ke Petani Ditindak Tegas

Jakarta: Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memastikan akan menindak tegas oknum yang meminta duit kepada para petani di daerah. Petani diminta uang terkait penggunaan mesin pertanian hingga Rp50 juta.

"Pasti, pasti (ditindak tegas). Anda kan tahu siapa saya, saya tidak akan pandang bulu ke siapa pun," kata Jaksa Agung usai bertemu Menteri Pertanian Amran Sulaiman di kantornya, Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin, 16 Desember 2024.

Jaksa Agung juga mengaku akan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi. Kemudian, menindak tegas pelaku yang membuat pupuk palsu. Saat ini, Jaksa Agung mengaku akan mengumpulkan data terlebih dahulu.

"Kita akan ngumpulin data dulu ya. Karena ini baru masuk, beliau (Mentan) juga baru tadi dapatnya, dan kita akan kembangkan," ujar Jaksa Agung.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan ada oknum yang meminta duit kepada petani saat melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Senin pagi, 16 Desember 2024. Mentan ingin kasus ini ditindaklanjuti Korps Adhyaksa.

"Petani itu terkadang dimintai oknum tertentu, dalam artian bayar kalau kami berikan traktor, combine harvester, ada yang bayar menurut laporan sampai Rp50 juta satu unit," beber Amran.
 

Baca juga:  Banyak Pungutan, Mentan Minta Kejagung Awasi Penyaluran Pupuk Subsidi dan Alsintan

Ada pula petani yang membayar Rp3 juta untuk alat yang kecil. Padahal, kata dia, pengiriman mesin pertanian itu perintah Presiden Prabowo Subianto untuk diberikan gratis

Menurutnya, sarana produksi pupuk nilainya Rp54 triliun. Kemudian, alat pertanian nilainya kurang lebih Rp10-15 triliun.

"Ini butuh pengawalan sampai ke titik kelompok tani," kata Amran di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Senin, 16 Desember 2024.

Selain itu, ada pula permasalahan yang timbul dari penyaluran pupuk bersubsidi. Amran menyebut pemerintah memberikan pupuk subsidi penuh, tambahan dari Tahun 2023 dengan nilai kurang lebih Rp50 triliun.

"Ini butuh pengawalan agar swasembada tercapai," ungkapnya.

Kemudian, Amran mengatakan ada pula permasalahan pupuk palsu yang meresahkan petani. Menurutnya, tercatat ada 27 perusahaan yang memproduksi pupuk palsu, empat perusahaan diantaranya telah diserahkan ke penegak hukum.

"Ini merugikan petani kita kurang lebih Rp3,2 triliun," ujar Amran.

Amran berharap para pelaku tidak bertanggung jawab itu dihukum seberat-beratnya. Sebab, bukan saja merugikan negara, tetapi juga para petani.

"Kurang lebih 100 ribu orang artinya kali 4 orang dengan keluarganya berarti 400 ribu orang yang menderita. Kerugian total, potensi kerugian untuk petani kita Rp3,2 triliun," ungkapnya.