Banyak Pungutan, Mentan Minta Kejagung Awasi Penyaluran Pupuk Subsidi dan Alsintan

Jakarta: Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan Senin pagi, 16 Desember 2024. Mereka membahas berbagai persoalan terkait sektor pertanian.

Amran mengaku meminta pengawasan dari Kejagung terhadap alat dan mesin pertanian (Alsintan) dan penyaluran pupuk bersubsidi. Pasalnya, dia menerima banyak pengaduan adanya oknum meminta uang kepada petani.

"Kami berkoordinasi dengan Pak Jaksa Agung tentang sarana produksi, pupuk. Ini nilainya tidak kecil, Rp54 triliun. Kemudian alat pertanian nilainya kurang lebih Rp10-15 triliun. Ini butuh pengawalan sampai ke titik kelompok tani," kata Amran di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Senin, 16 Desember 2024.

Amran mengaku menerima keluhan dari masyarakat di beberapa daerah terkait adanyanya oknum meminta uang ke petani dalam penggunaan mesin pertanian yang dikirim ke daerah. Meski belum mendapatkan bukti pelanggaran yang dilakukan oknum tersebut.

"Petani itu terkadang dimintai oknum tertentu, dalam artian bayar kalau kami berikan traktor, combine harvester, ada yang bayar menurut laporan sampai Rp50 juta satu unit," beber Amran.
 

Baca juga: Dukung Swasembada Pangan, Pemerintah Kebut Modernisasi Jaringan Irigasi

Ada pula petani yang membayar Rp3 juta untuk alat yang kecil. Padahal, kata dia, pengiriman mesin pertanian itu perintah Presiden Prabowo Subianto untuk diberikan gratis

Selain itu, ada pula permasalahan yang timbul dari penyaluran pupuk bersubsidi. Amran menyebut pemerintah memberikan pupuk subsidi penuh, tambahan dari Tahun 2023 dengan nilai kurang lebih Rp50 triliun.

"Ini butuh pengawalan agar swasembada tercapai," ungkapnya.

Kemudian, Amran mengatakan ada pula permasalahan pupuk palsu yang meresahkan petani. Menurut, tercatat ada 27 perusahaan yang memproduksi pupuk palsu, empat perusahaan di antaranya telah diserahkan ke penegak hukum.

"Ini merugikan petani kita kurang lebih Rp3,2 triliun," ujar Amran.

Amran berharap para pelaku tidak bertanggung jawab itu dihukum seberat-beratnya. Sebab, bukan saja merugikan negara, tetapi juga para petani.

"Kurang lebih 100 ribu orang artinya kali 4 orang dengan keluarganya berarti 400 ribu orang yang menderita. Kerugian total, potensi kerugian untuk petani kita Rp3,2 triliun," tegasnya lagi.

Mentan bertemu Jaksa Agung mewakili petani seluruh Indonesia agar mendapatkan dukungan penuh. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kepada Kementan agar mencapai target swasembada secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya.

"Kita harus berswasembada secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya, agar bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, kebutuhan dalam negeri, khususnya pangan. Pangan khususnya beras dan jagung. Itu perintah beliau," ungkap Amran.

Jaksa Agung menyambut baik kedatangan Mentan. Burhanuddin mengaku siap memberikan dukungan untuk menyukseskan program swasembada pangan.