Soroti Penggunaan Air Tanah, Pemprov DKI Didesak Akselerasi Air Perpipaan

Jakarta: Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat pipanisasi air bersih di Ibu Kota. Sebab, penggunaan air tanah menyebabkan permukaan tanah di Jakarta dapat menurun 1-15 sentimeter per tahun.

Menurut dia, penurunan permukaan tanah itu terjadi akibat eksploitasi air tanah yang tak terkendali. Sebab, masih banyak masyarakat menggunakan air tanah. 

“Banyak faktor yang membuat permukaan tanah terus menurun, salah satu penyebab yang krusial adalah eksploitasi air tanah yang berlebihan,” ujar Yuke dalam keterangan tertulis, 19 Februari 2024. 

Selain itu banyak warga Jakarta yang mengeluh terkait sulitnya mengakses air bersih. Salah satu daerah yang sempat mengalami krisis air adalah Jakarta Utara yang dekat dengan pesisir, seperti kawasan Cilincing.

Dia mendesak Pemprov DKI Jakarta lewat Perumda PAM Jaya segera melaksanakan pipanisasi hingga menjangkau permukiman warga. Sehingga, mereka bisa mendapatkan hak atas air bersih.

“Banyak pada minta dibantu beli mesin air, galiin sumur yang dalam karena air tercemar, sedangkan ke depan harus ketat penggunaan air tanah di Jakarta,” tandas dia.
 

Baca juga:  Warga Kalideres Jakbar Krisis Air Bersih

Selain itu, ia mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan penggunaan air tanah. Terlebih, Pemprov DKI telah menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah.

Penggunaan air tanah itu telah dilarang di sejumlah lokasi sejak 1 Agustus 2023. Pada Pasal 2 dijelaskan, kriteria bangunan gedung yang dilakukan pengendalian air tanah di Zona Bebas Air Tanah.

Pertama luas lantai 5.000 meter persegi atau lebih dan kedua jumlah lantai delapan atau lebih. Untuk zona ini berada di lima wilayah Kota di Provinsi DKI Jakarta.

“Banyak warga yang kesusahan untuk mendapatkan air karena gedung-gedung tinggi yang ada justru juga memakai air tanah. Jadi ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah,” beber Yuke.

Perumda PAM Jaya, tambah Yuke, diyakini mampu mengakselerasi pipanisasi. Harapannya, pipanisasi 100 persen bisa lebih cepat dilakukan dari target yang ditetapkan pada 2030.

Apalagi, Pemprov DKI DKI dan PAM Jaya telah melibatkan berbagai pihak dalam membangun sistem penyediaan air minum (SPAM). Pihak yang dilibatkan adalah Kementerian PUPR, Kemendagri, dan PT Moya Indonesia.

“Saya yakin kalau ini dikerjakan dengan serius dan kerja nyata maka pipanisasi air bersih bisa lebih cepat dari target yang ditetapkan,” ungkap Yuke.

Seperti diketahui, Perumda PAM Jaya akan membangun pipa baru sepanjang 7.000 kilometer sebagai ikhtiar 100 persen layanan pipanisasi pada 2030. Kini, cakupan layanan mencapai 65,85 persen dengan kebutuhan suplai air baru sekitar 11.000 liter per detik.

Sedangkan jumlah pelanggan sebanyak 913.913 dengan kapasitas produksi 20.082 liter per detik. Panjang pipa mencapai 12.075 kilometer. Sedangkan tingkat kebocoran air atau NRW 46,47 persen.