Sri Mulyani: Arah Kebijakan Ekonomi untuk Penuhi Kebutuhan di Masa Depan

Jakarta: Arah kebijakan ekonomi Indonesia dipastikan akan mendukung kebutuhan pembangunan di masa mendatang. Penguatan kualitas sumber daya manusia, penghiliran industri pengolahan, peningkatan daya saing, hingga reformasi institusi negara menjadi lebih kredibel akan terus dilakukan.

"Kita akan terus melanjutkan arah kebijakan yang ada, investasi di SDM, hilirisasi dan menciptakan nilai tambah, investasi lebih banyak pada infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas, dan membangun institusi yang kredibel," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat memberikan sambutan dalam kegiatan Fitch Ratings bertajuk Post-Election Political and Economic Paths, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024.

Pada investasi di SDM, kata Sri Mulyani, pemerintah konsisten mengalokasikan dana cukup besar pada sektor pendidikan dan kesehatan. Keduanya dinilai sebagai modal penting untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas yang dibutuhkan dalam mencapai visi sebagai negara maju.

Penguatan pendidikan dan kesehatan itu juga diikuti dengan perbaikan sistem jaring pengaman sosial. Stimulus pemerintah kepada masyarakat miskin diharapkan secara tak langsung dapat menekan jumlah penduduk miskin. "Ini terus kita perbaiki, utamanya yang berkaitan dengan kemiskinan, stunting," kata Sri Mulyani.

Sedangkan pada sisi penghiliran, pemerintah berkomitmen untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam, utamanya komoditas mineral kritis untuk menciptakan nilai tambah. Nilai tambah itu nantinya akan berkontribusi pada peningkatan daya saing dan mengerek level perekonomian Indonesia secara umum.
 

Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Perjalanan Ekonomi RI dalam 10 Tahun Terakhir

 

Lanjutkan fokus pembangunan infrastruktur

Sri Mulyani juga menekankan, fokus pada pembangunan infrastruktur juga akan terus dilakukan. Itu salah satunya bertujuan untuk memantik dan menghadirkan pemerataan ekonomi di tiap wilayah Indonesia. Hal tersebut juga dianggap dapat menarik penanaman modal ke Indonesia lebih besar.

Sementara pada perbaikan institusi, kata Sri Mulyani, diperlukan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kredibilitas badan atau lembaga negara. Itu juga terkait dengan penciptaan produk hukum yang relevan dan kuat, utamanya bagi kepentingan ekonomi nasional.

"Ini semua juga sudah didesain untuk memperluas sumber pertumbuhan baru. Jadi Ini semua yang dilakukan pemerintah dan kejar setelah pemilu. Presiden terpilih yang akan menjalankan pemerintahan baru juga menyatakan akan melanjutkan yang sudah dilakukan, jadi ini yang akan kita lakukan," tutup Sri Mulyani.