Alkohol Diusul Dijual di Kereta Thailand, Picu Kekhawatiran Keamanan

Bangkok: Proposal dari Kereta Api Negara Thailand (SRT) untuk menjual alkohol di dalam kereta sebagai langkah meningkatkan pendapatan dan pengalaman penumpang menuai perdebatan. Usulan ini dianggap sejalan dengan promosi pariwisata pemerintah, tetapi memunculkan kekhawatiran akan potensi risiko keamanan dan keselamatan.

Menurut SRT, penjualan alkohol di kereta dapat menarik lebih banyak penumpang dan membantu mengurangi masalah keuangan perusahaan. Usulan ini tengah ditinjau oleh Komite Pengendalian Minuman Beralkohol.

Namun, proposal tersebut menuai kritik dari sejumlah pakar kesehatan masyarakat dan keamanan. Mereka khawatir konsumsi alkohol di kereta dapat memicu peningkatan insiden mabuk, perilaku tidak tertib, dan potensi kecelakaan.

Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand, Somsak Thepsuthin, menyatakan pentingnya mempertimbangkan aspek keselamatan sebelum mengambil keputusan.

“Keinginan SRT untuk meningkatkan pendapatan bisa dipahami, tetapi kita harus mengutamakan keselamatan publik. Potensi dampak konsumsi alkohol di kereta, khususnya pada keamanan dan kenyamanan penumpang, perlu diperhatikan dengan serius,” ujarnya, dikutip dari The Strait Times, Rabu 20 November 2024.

Komite Pengendalian Minuman Beralkohol menyatakan pihaknya masih mempertimbangkan secara mendalam risiko dan manfaat yang mungkin muncul sebelum memberikan keputusan akhir atas usulan tersebut.

Di sisi lain, komite ini juga baru saja menyetujui pedoman baru terkait penjualan alkohol di hotel. Kini, hotel diizinkan menjual alkohol selama 24 jam, tetapi hanya untuk dikonsumsi di dalam kamar tamu.

Komite juga merancang pedoman khusus untuk pengendalian alkohol di tingkat lokal dan kegiatan perayaan Tahun Baru, dengan tujuan mengurangi dampak buruk alkohol dan mendorong kebiasaan minum yang bertanggung jawab.

Selain itu, rancangan Undang-Undang Pengendalian Minuman Beralkohol yang merupakan gabungan dari lima usulan berbeda, termasuk dari pemerintah, partai politik, dan kelompok masyarakat sipil, hampir selesai ditinjau. Komite melaporkan bahwa rancangan undang-undang tersebut diharapkan siap dibahas di Parlemen pada pertengahan Desember.

Rancangan tersebut diperkirakan akan memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam melonggarkan pengendalian alkohol di wilayah mereka.

“Kita harus menemukan keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga kesejahteraan masyarakat,” tambah Somsak. (Muhammad Reyhansyah)

Baca juga: Penjualan Tanah di Kawasan Industri Thailand Laris Manis