Stabilitas Harga Pangan saat Ramadan Penting Demi Jaga Daya Beli Masyarakat

Surabaya: Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengajak pedagang dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjaga stabilitas harga selama Ramadan. Hal ini disampaikan saat menghadiri pertemuan bersama perwakilan paguyuban pedagang, pelaku industri, koperasi, dan UMKM.

"Kita bersama menjaga stabilitas harga dan rantai pasok sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga, khususnya saat Ramadan," ujar Ibas dalam keterangannya, Selasa, 3 Maret 2026. 

Berdasarkan data terbaru, inflasi bulanan di sektor pangan masih menjadi perhatian utama, dengan kebutuhan pokok meningkat sekitar 15–20 persen selama ramadan. Di sisi lain, UMKM menyumbang sekitar 60 persen penyerapan tenaga kerja nasional, sehingga keberlangsungan dan stabilitas sektor ini menjadi sangat strategis.

Ibas mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi, antara lain volatilitas harga bahan pokok, distribusi logistik yang belum merata, serta keterbatasan akses modal dan teknologi bagi pelaku usaha.

Namun, peluang tetap terbuka lebar melalui kolaborasi antara pedagang, industri, koperasi, dan UMKM; pengembangan produk lokal berkualitas; serta penguatan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Ia juga menekankan beberapa langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga di daerah. Pertama, intervensi pemerintah, melalui penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), operasi pasar saat harga melonjak, dan subsidi distribusi untuk menekan biaya angkut.

"Kedua, manajemen rantai pasok, dengan pengawasan distribusi untuk mencegah penimbunan, kerja sama antar daerah dalam penyediaan stok, serta pemantauan harga secara rutin," kata dia.

Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono bersama perwakilan paguyuban pedagang, pelaku industri, koperasi, dan UMKM. Istimewa.

Ketiga, strategi pelaku usaha lokal, dengan menetapkan harga yang kompetitif dan wajar, serta menerapkan metode cost plus pricing agar usaha tetap menguntungkan tanpa memberatkan konsumen.

Keempat, penguatan koordinasi daerah, dengan memastikan data stok pangan yang akurat, kekompakan dinas terkait dan aparat hukum, serta distribusi barang yang efisien hingga ke pelosok.

"Keberkahan ada pada ketekunan dan kolaborasi. Ketika kita bekerja sama dan konsisten, negeri ini akan kuat," tegas Ibas.

Menurut Ibas, pedagang dan pelaku usaha berhak untuk mendapatkan untung. Namun, dengan skema yang disesuaikan dengan realitas pasar agar pembeli tidak terbebani. Dengan begitu, ekonomi dapat bergerak berkelanjutan. 

"Distribusi harus lancar dan transparan. Pemerintah daerah perlu aktif melakukan monitoring agar harga pangan antarwilayah tetap seimbang dan tidak memberatkan masyarakat," beber Ketua Fraksi Demokrat di DPR itu.

Ia optimistis dengan sinergi, kedisiplinan, dan komitmen bersama, stabilitas harga dan rantai pasok dapat dijaga. Sekaligus, memperkuat ekonomi daerah dan nasional.