Guterres Peringatkan Risiko Keruntuhan Finansial PBB akibat Tunggakan Iuran

New York: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memperingatkan negara-negara anggota bahwa organisasi dunia tersebut berada di ambang “keruntuhan finansial yang segera," menyusul menumpuknya iuran yang belum dibayarkan serta aturan anggaran yang memaksa PBB mengembalikan dana yang tidak terpakai.

Peringatan keras itu tertuang dalam surat Guterres kepada para duta besar negara anggota tertanggal 28 Januari, yang dilihat Reuters pada Jumat kemarin.

Meski Guterres telah berulang kali menyinggung krisis likuiditas PBB, surat ini menjadi peringatan paling serius sejauh ini, di tengah mundurnya Amerika Serikat dari multilateralisme di berbagai bidang.

“Krisis ini semakin dalam, mengancam pelaksanaan program dan berisiko menimbulkan keruntuhan finansial. Situasi ini akan memburuk dalam waktu dekat,” tulis Guterres dalam surat tersebut, dilansir dari AsiaOne, Sabtu, 31 Januari 2026.

Amerika Serikat, sebagai kontributor terbesar PBB, diketahui telah memangkas pendanaan sukarela untuk berbagai badan PBB serta menolak membayar kewajiban wajib bagi anggaran reguler dan misi penjaga perdamaian. Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan bahwa PBB memiliki “potensi besar”, namun menilai organisasi itu gagal memenuhinya.

Ia juga meluncurkan inisiatif Dewan Perdamaian, yang dikhawatirkan sebagian pihak dapat melemahkan peran lembaga internasional yang telah lama berdiri tersebut.

Didirikan pada 1945, PBB memiliki 193 negara anggota dan berperan dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, memajukan hak asasi manusia, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi, serta mengoordinasikan bantuan kemanusiaan.

Dalam suratnya, Guterres menyebut bahwa “keputusan untuk tidak memenuhi kontribusi wajib yang membiayai sebagian besar anggaran reguler yang telah disetujui kini telah diumumkan secara resmi."

Namun, ia tidak merinci negara atau negara-negara yang dimaksud. Seorang juru bicara PBB juga belum memberikan komentar.

Siklus “Kafkaesque”

Sesuai aturan PBB, besaran kontribusi negara anggota ditentukan berdasarkan ukuran ekonomi masing-masing negara. Amerika Serikat menanggung sekitar 22 persen dari anggaran inti PBB, disusul China sebesar 20 persen.

Hingga akhir 2025, total tunggakan iuran PBB mencapai rekor USD1,57 miliar, tanpa perincian negara penunggak. Guterres menegaskan bahwa PBB menghadapi dua pilihan: seluruh negara anggota membayar kewajiban secara penuh dan tepat waktu, atau dilakukan perombakan mendasar terhadap aturan keuangan untuk mencegah keruntuhan finansial.

Pejabat PBB menyebut Amerika Serikat saat ini memiliki tunggakan sekitar US$2,19 miliar untuk anggaran reguler, USD1,88 miliar untuk misi penjaga perdamaian yang sedang berlangsung, serta USD528 juta untuk misi penjaga perdamaian sebelumnya. Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait surat Guterres tersebut.

Guterres juga menyinggung upaya reformasi internal melalui gugus tugas UN80 yang diluncurkan tahun lalu, dengan tujuan memangkas biaya dan meningkatkan efisiensi. Negara-negara anggota telah menyepakati pemangkasan anggaran 2026 sekitar tujuh persen menjadi USD3,45 miliar.

Meski demikian, Guterres memperingatkan bahwa PBB berpotensi kehabisan kas paling cepat pada Juli mendatang. Salah satu penyebabnya adalah aturan lama yang mewajibkan PBB mengembalikan ratusan juta dolar dana iuran yang tidak terpakai setiap tahun.

“Dengan kata lain, kita terjebak dalam siklus Kafkaesque, di mana kita diharapkan mengembalikan uang yang sebenarnya tidak ada,” tulis Guterres, merujuk pada karya penulis Franz Kafka yang dikenal dengan kritik terhadap birokrasi yang menindas.

Baca juga:  Sekjen PBB: Bayar Dana Iklim Atau Manusia Tanggung Akibatnya