Rapat Pleno PBNU Pulihkan Jabatan Gus Yahya Sebagai Ketua Umum

Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi memulihkan posisi KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU dalam Rapat Pleno yang digelar di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis, 29 Januari 2026. Keputusan ini diambil setelah jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah mempertimbangkan permohonan maaf Gus Yahya terkait dinamika organisasi belakangan ini.

“PBNU menerima permohonan maaf Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, atas kelalaian dan ketidakcermatan dalam mengundang narasumber AKN-NU, serta terkait tata kelola keuangan PBNU yang dinilai tidak memenuhi kaidah akuntabilitas,” kata Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar di Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 29 Januari 2026.
 

Rapat pleno tersebut juga menerima pengembalian mandat dari KH Zulfa Mustofa yang sebelumnya menjabat sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU. Langkah pemulihan posisi ini ditegaskan Rais Aam sebagai upaya menjaga keutuhan organisasi dan kemaslahatan umat yang lebih besar.

Selain persoalan kepemimpinan, pleno menyepakati peninjauan ulang terhadap seluruh Surat Keputusan (SK) di tingkat wilayah maupun cabang yang tidak memenuhi unsur tanda tangan lengkap sesuai ketentuan organisasi. PBNU juga berkomitmen melakukan percepatan digitalisasi dan perbaikan tata kelola keuangan agar lebih transparan.
 

“Juga, percepatan penerbitan SK Kelembagaan sesuai prosedur yang diatur dalam AD, ART, dan Perkumpulan NU. Keputusan-keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya menjaga marwah organisasi, memperkuat tata kelola PBNU, serta memastikan kesinambungan kepemimpinan secara tertib dan konstitusional,” tegas Kiai Miftah.

Terkait agenda strategis, PBNU menetapkan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 akan dilaksanakan pada April 2026. Sementara itu, puncak suksesi kepemimpinan melalui Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada Juli atau Agustus 2026.

PBNU juga memastikan akan meninjau ulang seluruh Nota Kesepahaman (MoU) dengan pihak eksternal yang berpotensi merugikan organisasi. Seluruh kegiatan strategis ke depan diwajibkan mematuhi Qonun Asasi serta arahan dan restu dari Rais Aam PBNU.