Streaming 
Ilustrasi Medcom.id
Program Mudik Gratis Efisien? Berikut Cara Menghitungnya
Muhamad Marup • 9 March 2026 16:14
Jakarta: Mudik gratis menjadi salah satu opsi para pemudik untuk pulang ke kampung halaman untuk berkumpul dengan keluarga menikmati momen lebaran. Baik pemerintah maupun swasta banyak menggelar program tersebut.
Total perjalanan mudik secara nasional mencapai sekitar 144 juta pergerakan. Meski secara kapasitas program mudik gratis sangat kecil dibandingkan total pergerakan pemudik nasional, namun diakui tetap memberi manfaat.
Untuk mengukur efisiensi mudik gratis, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Hengki Purwoto, mengungkapkan cara penghitungannya sebagai berikut.
Manfaat Sosial dan Biaya Sosial
Hengki menjelaskan, penghitungan efisiensi dapat dilakukan melalui perbandingan antara manfaat sosial dan biaya sosial. Manfaat program mudik gratis mengatasi eksternalitas negatif seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, hingga tekanan berlebih pada infrastruktur jalan, jembatan, dan terminal.
"Penghitungannya apakah program ini efisien atau tidak dapat dilakukan dengan membandingkan antara biaya penyelenggara mudik gratis dengan biaya kesehatan dan kerusakan infrastruktur," ujar Hengki, dalam keterangan resminya, Senin, 9 Maret 2026.
Dia menilai, jika terjadi pengurangan angka kecelakaan maupun fatalitas serta pengurangan kerusakan infrastruktur maka hal itu bisa dikonversi secara ekonomi. Jika nilai manfaat sosial bisa lebih besar daripada biaya penyelenggaraan mudik gratis yang sekitar Rp2 miliar, program ini berpotensi efisien karena manfaat sosialnya melampaui biaya fiskal yang dikeluarkan.
Ilustrasi. MI
Rekomendasi Kebijakan
Sebagai rekomendasi kebijakan, Hengki memandang pengelolaan mudik harus menjadi bagian dari manajemen transportasi regional yang berkelanjutan. Dalam jangka pendek pemerintah bisa melakukan intervensi pembatasan tarif dan bisa melakukan pengaturan periode libur agar tidak terlalu pendek.
"Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi penumpukan arus mudik lebaran," terangnya.
Kebijakan untuk jangka menengah pemerintah perlu melakukan penguatan fasilitas antar moda transportasi, di antaranya pengembangan integrated ticketing antar moda transportasi.
Sementara dalam jangka panjang, pemerintah perlu melakukan perbaikan yang lebih massif dengan mulai melakukan peningkatan kapasitas armada transportasi, menciptakan iklim industri transportasi yang menarik bagi pelaku usaha, memperkuat infrastruktur hingga mengembangkan bisnis penunjang seperti perusahaan ticketing dan asuransi.
“Bagaimanapun transportasi umum harus menjadi andalan. Karena itu, perencanaan layanan harus mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas yang dilakukan secara simultan agar setiap tahun kita tidak menghadapi beban fiskal berulang dengan pola yang sama,” terangnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Metrotvnews.com