Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan terkait fenomena El Nino yang diperkirakan masih akan bertahan sepanjang musim kemarau 2026. Fenomena ini berpotensi menekan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia setidaknya hingga Oktober 2026.
Kondisi tersebut mendorong BMKG untuk mengimbau pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar memperkuat langkah mitigasi menghadapi dampak kekeringan yang lebih parah.
Dalam pembaruan informasi iklimnya, BMKG menyebut El Nino berpotensi terus berkembang dengan intensitas yang semakin tinggi. BMKG menyampaikan peluang fenomena tersebut mencapai kategori sangat kuat sebesar 75 persen, sehingga musim kemarau tahun ini diprakirakan lebih kering dibanding kondisi normal di banyak wilayah Indonesia.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar menjadikan informasi iklim sebagai dasar dalam menyusun langkah antisipasi di berbagai sektor.
"BMKG secara aktif berkomunikasi, berkoordinasi, serta melakukan pendampingan kepada pemangku kepentingan di tingkat daerah, seperti pemerintah daerah (Pemda), Forkopimda, BPBD, dan semua pihak yang membutuhkan informasi yang lebih detail dan bagaimana cara memitigasi serta beradaptasi terkait dengan kondisi iklim yang terjadi saat ini," kata Teuku Faisal Fathani, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 28 Juli 2026.
Baca Juga :
Kalsel Panen 116 Ribu Hektare Padi saat Kemarau
Curah Hujan Diperkirakan Berkurang
BMKG menjelaskan El Nino memengaruhi pola sirkulasi atmosfer di kawasan Pasifik sehingga pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia berkurang. Dampaknya, sebagian besar wilayah diprakirakan mengalami curah hujan yang lebih rendah selama musim kemarau tahun ini.
Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung setidaknya hingga pertengahan Oktober 2026. Karena itu, BMKG meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan, penurunan ketersediaan air bersih, meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan terhadap sektor pertanian.
BMKG memperkirakan puncak musim kemarau 2026 berlangsung secara bertahap mulai Juli hingga September. Pada Juli 2026, puncak kemarau diprakirakan terjadi di 83 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 12,26 persen wilayah Indonesia.
Daerah yang terdampak meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian Utara, Sulawesi Tengah bagian Barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian Selatan, Papua Barat bagian tengah, serta Papua bagian Timur.

Ilustrasi Medcom.id
Memasuki Agustus 2026, puncak kemarau meluas menjadi 369 ZOM atau sekitar 48,84 persen wilayah Indonesia. Wilayah yang memasuki puncak kemarau meliputi sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, hingga sebagian besar Papua.
Sementara pada September 2026, puncak kemarau diprakirakan berlangsung di 169 ZOM atau sekitar 25,41 persen wilayah Indonesia, mencakup Kepulauan Bangka Belitung, sebagian Sumatra Selatan, Lampung, sebagian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, serta wilayah pegunungan Papua.
BMKG mengimbau berbagai sektor untuk segera menyesuaikan strategi menghadapi kemarau yang lebih kering. Di sektor pertanian, petani disarankan menyesuaikan jadwal tanam serta memilih varietas tanaman yang lebih hemat air dan tahan terhadap kekeringan.
Pada sektor sumber daya air, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan waduk, embung, dan seluruh cadangan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama musim kemarau.
Sektor energi juga diingatkan untuk memastikan kapasitas tampungan air di bendungan tetap mencukupi guna mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Di bidang kesehatan, pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi penurunan kualitas udara yang dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), terutama apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Sementara pada sektor kehutanan dan lingkungan hidup, BMKG mendorong penguatan patroli terpadu, pemantauan dini, dan respons cepat guna mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.
BMKG menegaskan prakiraan iklim akan terus diperbarui mengikuti perkembangan kondisi atmosfer global. Masyarakat diminta memantau informasi resmi BMKG secara berkala agar dapat menyesuaikan aktivitas dan langkah antisipasi sesuai perkembangan terbaru.