Naik Turunnya Harga Minyak Global Dipengaruhi Eskalasi Geopolitik

Jakarta: Rumor penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi resmi terbantahkan. Berdasarkan konferensi pers pada 31 Maret 2026, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyatakan tidak terdapat kebijakan penyesuaian harga BBM sebagaimana sempat dikhawatirkan sejumlah pihak.

Eskalasi geopolitik dan ketidakpastian pasokan minyak dunia, pemerintah menghadapi dilema kebijakan yang semakin kompleks.

Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) mengungkapkan naik-turunnya harga energi dunia masih sangat dipengaruhi oleh eskalasi geopolitik dan ketidakpastian pasokan minyak dunia. Dalam kondisi tersebut, pelaku usaha dan masyarakat dapat bersikap tenang, namun perlu tetap waspada. Serta mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan energi di masa mendatang.

Board of Experts Prasasti dan pakar energi Indonesia Arcandra Tahar menjelaskan dalam struktur industri energi global, Indonesia tidak memiliki ruang luas untuk menentukan harga minyak secara independen karena harga minyak pada dasarnya mengikuti harga pasar baik melalui K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) maupun penjualan oleh Pertamina dengan tetap mengacu pada harga pasar dalam produksi domestik.

“Tekanan tersebut semakin besar karena harga minyak global kini bergerak jauh di atas asumsi dalam APBN. “Asumsi harga minyak dalam APBN 2026 berada di kisaran USD70 per barel, sementara harga pasar saat ini berada pada kisaran USD90–100 per barel,” ujar Arcandra dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 April 2026.

(Ilustrasi. Foto: Dok ICDX)

Dilema kebijakan

Arcandra menilai dalam kondisi harga minyak meningkat dan nilai tukar Rupiah mengalami pelemahan, pemerintah menghadapi dilema kebijakan yang semakin kompleks. Jika harga BBM domestik dipertahankan pada level saat ini, beban subsidi energi berpotensi meningkat signifikan dan memberi tekanan pada APBN.

“Namun apabila harga BBM disesuaikan mekanisme pasar, dampaknya dapat langsung terasa melalui kenaikan inflasi serta penurunan daya beli masyarakat,” tegas Arcandra.

Tambah subsidi energi Rp100 triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan akan menambah anggaran sebesar Rp90 triliun–Rp100 triliun untuk subsidi energi di tengah perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran, yang menyebabkan krisis energi global.

“Rp90 triliun–Rp100 triliun,” ujar Purbaya ketika ditemui di Wisma Danantara Indonesia Jakarta, dilansir dari Antara, Kamis, 2 April 2026.

Purbaya menyampaikan anggaran Rp100 triliun ditujukan untuk subsidi energi, bukan kompensasi. Adapun komoditas energi yang ditanggung dengan skema subsidi seperti LPG 3 kg dan solar.