KPU Jakarta Timur Ingatkan Partai Politik Perbarui Data Jelang Pemilu 2029

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Timur mendorong partai politik memutakhirkan data jelang Pemilu 2029. Di antaranya terkait kepengurusan, keanggotaan, kantor sekretariat, maupun keterwakilan perempuan dalam struktur organisasi partai.

Adapun hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Partai Politik di Kantor KPU Jakarta Timur, Rabu, 17 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh pengurus partai politik di Jakarta Timur, seluruh anggota KPU Jakarta Timur, perwakilan Bawaslu Jakarta Timur dan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jakarta Timur.

"Kami mendorong seluruh partai politik untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala. Pastikan data kepengurusan di Sipol selalu diperbarui dan sesuai dengan Surat Keputusan yang berlaku," ujar Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Daerah Khusus Jakarta, Dody Wijaya dalam keterangan tertulis, Rabu, 17 Juni 2026.
 

Dia juga mengingatkan kepada partai politik untuk segera melakukan pembaruan apabila ada perubahan kepengurusan. Sehingga nantinya tidak menimbulkan persoalan saat tahap verifikasi.

Menurutnya, validitas data keanggotaan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam proses verifikasi partai politik. Partai perlu memastikan bahwa anggota yang tercatat masih memenuhi syarat dan tidak mengalami perubahan status yang menyebabkan keanggotaannya menjadi tidak sah. Partai politik dapat melakukan validasi data secara mandiri maupun berkoordinasi dengan helpdesk KPU untuk melakukan sinkronisasi dan pengecekan data keanggotaan.

Sementara, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Jakarta Timur Carlos Kartika Yudha Paath mengingatkan bahwa tahapan verifikasi partai politik ke depan akan sangat ketat. Karena itu, pemutakhiran data partai politik tidak boleh dilakukan secara insidental menjelang verifikasi, melainkan harus menjadi proses yang berkelanjutan.

“Seluruh persyaratan harus dipenuhi sejak awal karena hal ini akan menentukan apakah suatu partai dapat menjadi peserta pemilu atau tidak,” ujar Carlos.

Menurutnya, pemutakhiran data secara berkala merupakan bagian dari penguatan kelembagaan partai politik sekaligus bentuk kesiapan menghadapi seluruh tahapan pemilu.


KPU Jakarta Timur Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Partai Politik. Foto: Istimewa.

Carlos menambahkan bahwa KPU Jakarta Timur membuka ruang konsultasi dan pendampingan bagi partai politik yang mengalami kendala dalam proses pemutakhiran data maupun penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

“Kami ingin memastikan seluruh partai memperoleh akses informasi dan pelayanan yang sama dalam memenuhi persyaratan kepesertaan pemilu,” kata Carlos.

Melalui rapat koordinasi ini, KPU Jakarta Timur berharap seluruh partai politik dapat segera melakukan pembaruan data secara menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga pada saat tahapan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual dimulai, seluruh persyaratan kepesertaan pemilu dapat dipenuhi dengan baik.