MBG Disorot Publik, Begini Tanggapan Badan Gizi Nasional

Jakarta: Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan produktif, kini menghadapi sejumlah sorotan terkait pelaksanaannya.
 
Berdasarkan keterangan Kepala BGN Dadan Hindayana, laporan masyarakat mulai muncul mengenai higienitas dapur MBG hingga efektivitas pengawasan di lapangan. BGN menjamin langkah nyata telah dan akan diambil untuk menjamin standar kelayakan layanan tercapai.
 
"Presiden selalu meminta agar program ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya dan seaman-amannya. Jadi, kecepatan perlu dilakukan, tapi dalam konteks di mana benar-benar masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsi menu dengan gizi seimbang, karena penting makanan tidak hanya sehat dikonsumsi, bermanfaat untuk tubuh, tapi juga aman bagi penerima manfaat," ucap Kepala BGN Dadan Hindayana.
 

Latar Belakang Program MBG

 
BGN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 untuk melaksanakan pemenuhan gizi nasional.
 
Salah satu program utama BGN adalah MBG, berupa pemberian makanan bergizi secara gratis dengan target besar: hingga puluhan juta penerima manfaat.
 
Kepala BGN menyebut bahwa skala operasional saat ini sudah mencakup 13.747 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
 
Lebih lanjut Dadan Hindayana menjelaskan terdapat 3 kunci pelaksanaan MBG ini yaitu, pertama,  sejak awal Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan anggaran. Kedua, SDM.
 
"SDM kita sekarang sudah cukup sehingga bisa meng-handle target optimal yang bisa kita capai. Sekarang tinggal kita kejar kunci yang ketiga, yaitu penyiapan infrastruktur. Alhamdulillah sampai sekarang sudah ada 13.747 infrastruktur yang 100 persen itu didanai oleh mitra atau masyarakat. Jadi, belum satupun yang didanai melalui dana APBN," kata Dadan Hindayana. 
   

Sorotan Masyarakat: Higienitas dan Pengawasan

BGN mengakui terdapat sejumlah laporan masyarakat yang mempertanyakan pelaksanaan MBG, antara lain:
 
- Kondisi dapur SPPG yang dinilai belum memenuhi standar higienis dan sanitasi
 
- Variasi dan kualitas menu yang dikonsumsi anak-anak penerima manfaat
 
- Dugaan mark-up atau penyimpangan pengadaan bahan pangan (misalnya: beras premium diganti medium; semangka yang dibagi tidak sesuai ketentuan).
 
- Potensi limbah makanan yang tidak dikelola secara baik atau bahkan mencemari lingkungan sekitar.
 
Menanggapi tudingan tersebut Kepala BGN menyatakan bahwa hingga hari ini baru sebanyak 770 SPPG dari total 13.747 yang 8telah memperoleh Sertifikat Layak Higienis Sanitasi (SLAS).
 
"Untuk SPPG-SPPG yang kualitasnya perlu ditingkatkan, kita akan melakukan pembinaan terus menerus, agar semuanya nanti mencapai standar yang kita inginkan. Kita selalu melakukan continuous improvement, kita selalu melakukan tahapan demi tahapan, termasuk juga penyesuaian-penyesuaian," ucap Dadan Hindayana.
  

Strategi BGN: Standar Ditingkatkan, Siapkan Aturan Baru

Menanggapi kritik dan laporan, BGN mengungkap sejumlah strategi dan langkah konkret:
 
- Peraturan baru: selain Kepres yang akan mengatur tim koordinasi pelaksanaan MBG, juga akan terbit Perpres yang mengatur tata kelola program MBG antar-kementerian dan lembaga, agar keberlanjutan dan sinkronisasi terjamin.
 
- Penguatan SOP dan petunjuk teknis untuk semua SPPG guna memastikan standar dapur, pengolahan, dan penyajian sesuai persyaratan.
 
- Untuk bahan baku: sistem kontrak “at cost” telah ditetapkan, sehingga harga per porsi telah dibatasi dan pengadaan bahan yang mark-up bisa dideteksi dan ditindak.
 
- Pengurangan cakupan penerima manfaat per SPPG agar pengawasan dan manajemen kualitas lebih mudah. Misalnya, maksimal 2.000 anak sekolah per SPPG, atau hingga 2.500 jika mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
 
- Inspeksi lapangan aktif: BGN mengaku pernah menemukan kasus limbah dapur SPPG yang dibuang ke lingkungan warga sehingga menimbulkan persoalan dan langsung dilakukan tindakan korektif serta kompensasi.
 
- Pelatihan dan pembinaan teknis rutin bagi pengelola dapur SPPG, penjamah makanan, sterilisasi tray makanan, dan pengujian bahan baku serta hasil akhir makanan.
   

Tantangan Anggaran dan Target Penerima

 
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan anggaran program MBG tahun ini mencapai sekitar Rp71 triliun. Realisasi hingga saat ini telah menyerap sekitar Rp35,9 triliun (sekitar 50,5 persen).
 
"Target akhir tahun bagi penerima manfaat sebesar 82,9 juta orang. Untuk tahun depan, pagu anggaran sudah disiapkan sebesar Rp335 triliun," ucap Dadan Hindayana.
 

Fokus Utama: Menu Bergizi dan Nol Kasus Keracunan

Salah satu fokus utama BGN adalah menjaga agar tidak terjadi kasus keracunan makanan dalam skema MBG. Meskipun sebagian besar sudah berjalan baik, masih ada laporan gangguan pencernaan diduga akibat kualitas bahan baku atau proses pengolahan yang kurang sesuai.
 
"Kita sesalkan bahwa sampai sekarang masih ada kejadian, meskipun kita targetkan ini nol kejadian. Sebagian besar menurut saya, sudah baik melakukannya, masih ada kejadian-kejadian yang harus kita sesalkan. Oleh sebab itu kita sekarang menerapkan beberapa kebijakan dengan juknis yang terbaru. Kita mulai turunkan jumlah penerima manfaatnya. Karena selama ini melayani antara 3 ribu sampai 4 ribu. Nah, sekarang kita turunkan agar setiap SPPG maksimal hanya melayani 2 ribu anak sekolah. Kemudian bisa ditambah dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita mencapai 2.500. Nah bagi SPPG-SPPG yang memiliki juru masak yang bersertifikat boleh melayani sampai 3 ribu," ucap Dadan Hindayana.
 
Untuk memastikan kualitas dan mutu makanan dalam setiap menu MBG, BGN menegaskan langkah-langkah sebagai berikut:
 
- Menguji bahan pangan baku sebelum pengolahan dan makanan siap saji sebelum disajikan.
 
- Sterilisasi tray makanan dengan uap panas (lemari steril suhu 120 derajat selama 3 menit) bagi SPPG yang menggunakan tray pakai ulang.
 
- Menggunakan air bersertifikat bebas cemaran (termasuk bakteri E.coli) dalam proses pengolahan.
 
- Pengadaan menu bergizi seimbang yang mematuhi standar satu butir telur per anak, serta ayam potong sesuai ukuran yang dibolehkan untuk memastikan kecukupan protein.
 
Keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan, yaitu dapur higienis, pengawasan ketat, akuntabilitas pengadaan bahan, dan manajemen menu yang tepat sasaran. Dengan adanya langkah-langkah tegas dari BGN, masyarakat dan orang tua penerima manfaat dapat semakin percaya bahwa program MBG benar-benar membawa manfaat, bukan sekadar anggaran besar atau janji tanpa bukti.
 
Dengan rangkaian langkah nyata dan transparansi pelaksanaan yang ditingkatkan, program MBG diharapkan benar-benar menjadi bagian dari transformasi gizi nasional. Masyarakat dapat terus mengawasi, melapor, dan berpartisipasi agar hak anak-anak dan kelompok rentan atas asupan gizi yang layak dapat terpenuhi secara konsisten.