Lebanon Bentuk Pemerintahan Baru, Kekuatan Hizbullah Berkurang

Beirut: Setelah lebih dari dua tahun tanpa pemerintahan penuh, Lebanon akhirnya membentuk kabinet baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Nawaf Salam. Kabinet ini terdiri dari 24 menteri dan diharapkan mampu membawa reformasi yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan di negara tersebut.

Menurut Al-Jazeera pada Sabtu, 8 Februari 2025, pengumuman ini disambut baik oleh masyarakat internasional. Salam, yang sebelumnya menjabat sebagai presiden di Mahkamah Internasional (ICJ), berjanji untuk memprioritaskan reformasi finansial, rekonstruksi negara, dan penerapan Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB.

Resolusi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas di perbatasan Lebanon-Israel dan meminta penarikan Hizbullah dari wilayah selatan Sungai Litani.
 

Pengaruh Hizbullah Menurun

Salah satu perubahan signifikan dalam pemerintahan baru ini adalah berkurangnya pengaruh Hizbullah. Times of Israel melaporkan bahwa kelompok yang didukung Iran tersebut tidak lagi memiliki hak veto “sepertiga penghambat” dalam kabinet.

Sebelumnya, veto ini memungkinkan Hizbullah untuk menggagalkan keputusan penting pemerintah jika tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Kini, empat kursi menteri yang biasanya dipegang oleh Hizbullah dan sekutunya diambil alih oleh kelompok lain, termasuk Partai Pasukan Lebanon yang dikenal sebagai oposisi kuat terhadap Hizbullah.

Keputusan ini tidak lepas dari tekanan Amerika Serikat, yang secara tegas menolak keterlibatan besar Hizbullah dalam pemerintahan baru. Deputi Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Morgan Ortagus, bahkan menyebut keterlibatan Hizbullah dalam kabinet sebagai “garis merah” yang tidak bisa dilanggar.

Pernyataan ini memicu protes dari pendukung Hizbullah di Lebanon, termasuk aksi demonstrasi besar-besaran di sekitar bandara Beirut pada 7 Februari.
 

Baca Juga: Iran Siap Berunding dengan AS, Tetapi Tidak di Bawah ‘Tekanan Maksimum’

 

Dukungan Internasional

Langkah pembentukan kabinet baru ini didukung oleh banyak pihak, termasuk PBB dan negara-negara Barat. Jeanine Hennis-Plasschaert, Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, menyebut pembentukan pemerintahan ini sebagai awal babak baru yang lebih cerah bagi Lebanon.

Amerika Serikat juga memberikan dukungan terhadap pembentukan kabinet baru ini. Melalui pernyataan resmi kedutaan besarnya di Beirut, AS berharap kabinet Salam dapat memperbaiki institusi negara dan membuka jalan bagi pembiayaan dari Dana Moneter Internasional (IMF) serta dukungan dari negara-negara Teluk untuk rekonstruksi Lebanon.
 

Tantangan di Depan

Meskipun pemerintahan baru ini dianggap sebagai langkah maju, banyak tantangan yang masih harus dihadapi. Lebanon telah mengalami krisis ekonomi yang parah sejak 2019, ditambah dengan kerusakan besar akibat perang antara Israel dan Hizbullah pada 2024. Sebagian besar infrastruktur negara hancur, sementara tingkat kemiskinan melonjak tajam.

Salam menegaskan bahwa kabinetnya akan bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, memperbaiki hubungan Lebanon dengan negara-negara Arab, dan memastikan stabilitas politik serta ekonomi di masa depan.