Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengunjungi sebuah institut riset nuklir. (Rodong Sinmun / News 1)
Willy Haryono • 30 June 2025 16:01
Pyongyang: Otoritas keamanan Korea Utara melakukan tindakan keras terhadap apa yang mereka sebut sebagai "elemen kontrarevolusioner" di sektor industri pertahanan, khususnya pabrik-pabrik amunisi di Provinsi Jagang.
Menurut laporan internal berjudul "Penanganan Elemen Kontrarevolusioner di Sektor Industri Pertahanan Selama Paruh Pertama Tahun 2025," yang diperoleh oleh Daily NK, Senin, 30 Juni 2025, sebanyak 23 pekerja telah dihukum mati, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, atau dikirim ke kamp tahanan politik dalam enam bulan terakhir.
Laporan itu juga menyebut bahwa hukuman dijatuhkan secara langsung oleh Departemen Keamanan Negara, hanya dengan persetujuan dari kementerian pusat dan dijalankan dalam kerahasiaan penuh. Bahkan, dalam beberapa kasus, anggota keluarga korban turut dihukum dan diusir dari rumah mereka.
“Ini adalah operasi terencana di bawah perintah langsung dari pemerintah pusat,” bunyi laporan tersebut. Target utama dari tindakan keras ini adalah untuk menindak tegas elemen anti-partai dan kontrarevolusioner, seperti yang diperintahkan oleh Pemimpin Tertinggi Kim Jong-un.
Inspeksi di pabrik-pabrik mengungkap pelanggaran yang melibatkan penyelundupan informasi dari luar negeri, konsumsi konten budaya Korea Selatan, pemalsuan data produksi, penimbunan logistik, hingga pertukaran barang persediaan untuk keuntungan pribadi.
Seorang pekerja bahkan dijatuhi hukuman berat hanya karena menyatakan tidak mempercayai kebijakan pemerintah.
Kondisi ini memicu ketakutan di kalangan pekerja. Beberapa mencoba keluar dari pekerjaan dengan alasan kesehatan, sementara yang lain memilih melarikan diri tanpa izin.
Menurut Lee Seung Ju, analis di Kelompok Kerja Keadilan Transisi, langkah keras di Provinsi Jagang tergolong tidak lazim mengingat wilayah itu dikenal sebagai basis loyalis kuat rezim.
“Ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah memandang pengaruh budaya Korea Selatan sebagai ancaman terhadap stabilitas ideologis,” kata Lee kepada Daily NK. “Hukuman ekstrem ini tampaknya digunakan sebagai peringatan keras.” (Nada Nisrina)
Baca juga: Korut Akan Kirim Ribuan Pekerja untuk Rekonstruksi Wilayah Kursk di Rusia