Penggunaan Senpi Bagi Aparat TNI yang Bertugas di Wilayah Sipil Harus Dievaluasi

Jakarta: Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini mendorong evaluasi menyeluruh penggunaan senjata api (senpi) di lingkungan TNI. Hal itu disampaikan setelah kasus penembakan oleh oknum anggota TNI AL di Tol Tangerang-Merak yang menyebabkan seorang warga tewas.

Amelia menyampaikan pengawasan penggunaan senpi oleh aparat hukum masih sangat lemah. Hal itu harus diperkuat meski TNI sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. 

“Kasus ini mengingatkan kita bahwa prosedur yang ada harus dijalankan dengan disiplin tinggi untuk cegah penyalahgunaan senjata,” kata Amelia saat dikutip dari Media Indonesia, Selasa, 7 Januari 2024.

Politikus Partai NasDem itu menyebut evaluasi juga perlu dilakukan terkait penugasan pasukan elite sebagai ajudan para pejabat. Jika tidak diawasi secara ketat, hal itu dinilai memiliki risiko tinggi.

“Dari tiga oknum TNI AL yang terlibat kasus itu, dua diantaranya merupakan prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) sebagai satuan elite TNI AL dan salah satunya bertugas sebagai ajudan pejabat,” ungkap dia. 
 

Baca juga:  TNI AL Akui 1 Anggotanya Tembak Bos Rental Mobil

Selain itu, Amelia mengapresiasi langkah cepat TNI AL dalam menangani kasus penembakan di rest area Tol Tangerang-Merak. Hal tersebut menunjukkan komitmen institusi terhadap penegakan hukum.

“Namun, sebagai anggota Komisi I DPR RI, saya menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel,” sebut dia.

Amelia menuturkan, pelaku harus disanksi tegas. Hal itu dinilai sebagai bentuk ketegasan TNI dalam merespons pelanggaran yang dilakukan anggotanya.

“Pemecatan secara tegas dan terbuka harus menjadi langkah lanjutan agar mencerminkan kedisiplinan dan keadilan di tubuh TNI. Penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan independensi badan peradilan militer adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi,” ujar dia.