Pemprov Sumut Disebut Berhasil Kendalikan Inflasi hingga Turunkan Angka Kemiskinan

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Agus Fatoni memaparkan capaian kinerjanya selama periode 24 September-24 Desember 2024. Mulai dari pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan, serapan anggaran, hingga peningkatan layanan publik. 

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Laporan Kinerja Triwulan II periode 24 September-24 Desember 2024 kepada Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kantor Kemendagri, Jakarta. Dia memaparkan periode 24 September-24 Desember 2024, Pemprov Sumut berhasil mengendalikan inflasi.

Pada September 2024, inflasi Sumut berada di angka 1,40 persen (yoy), lebih rendah dari nasional (1,84 persen). Pada Oktober 2024, berada sejajar dengan nasional, 1,59 persen (yoy).

Inflasi Sumut kembali di bawah nasional 1,49 persen (yoy), atau 0,14 persen lebih rendah dari nasional pada November 2024. Kemudian, inflasi Sumut meningkat ke angka 2,12 persen, di atas nasional yang sebesar 1,57 persen pada Desember 2024.

"Secara umum kita berhasil mengendalikan inflasi selama periode tersebut, targetnya 2,5(+-) 1, dan ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi, Sumatra Utara mencatat pertumbuhan yang signifikan sebesar 5,20 persen (y-on-y) pada triwulan III-2024, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 4,95 persen,” ujar Fatoni dalam keterangannya, dilansir pada Sabtu, 11 Januari 2025.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi q-to-q mencapai 2,25 persen. Angka ini melampaui tingkat nasional sebesar 1,5 persen.

Dia menjelaskan capaian tersebut didapatkan dengan melakukan sejumlah upaya. Di antaranya melaksanakan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumut, Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumut di 33 Kabupaten/Kota, kolaborasi antar stakeholder, melakukan kerja sama antar daerah, menggelar mudik gratis saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 juga melakukan high-level meeting.

Fatoni menyampaikan berbagai capaian pembangunan di Sumut. Di antaranya terkait pertumbuhan ekonomi, pembinaan dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan kualitas pelayanan publik, persoalan pengangguran, penanggulangan kemiskinan, pembangunan kesehatan, pengelolaan Angaaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perizinan berusaha, serta kegiatan inovasi dan unggulan lainnya.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang senantiasa membina dan mengevaluasi kami, sehingga dalam tiga bulan ini kami bisa menjalankan roda pemerintahan, pembangunan di Sumut," kata Fatoni.
 

Baca Juga:  Pj Bupati Majalengka Minta Disdik Data Siswa yang Memiliki Alergi Makanan

Terkait dengan penurunan stunting berdasarkan hasil rilis SSGI (Survey Standar Gizi Indonesia) Kemenkes RI pada 2023, angka prevalensi stunting Sumut sebesar 18,9 persen, berada di bawah angka nasional sebesar 21,5 persen. Artinya, prevalensi stunting Sumut menurun 2,6 persen. Pada 2022, angka prevalensi stunting Sumatra Utara sebesar 21,1 persen. 

Dia mengatakan Pemprov Sumut juga berhasil menurunkan angka kemiskinan pada periode ini. Berdasarkan data BPS angka kemiskinan Sumut menurun dari 8,15 persen pada 2023 menjadi 7,99 persen pada 2024.

Menurut dia, ini mencerminkan pengurangan jumlah masyarakat miskin dari 1.240.000 jiwa menjadi 1.228.000 jiwa. Kemiskinan ekstrem juga turun signifikan, dari 118.420 jiwa (0,78 persen) pada 2023 menjadi 81.983 jiwa (0,54 persen) pada 2024.

Dia memaparkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sumut berjumlah 408 ribu jiwa atau 5,10 persen dari jumlah angkatan kerja. Dia menyampaikan tren TPT Sumut dalam tiga tahun terakhir menurun.

Pada 2023, TPT Sumut sebesar 5,24 persen atau 408.000 jiwa. Jumlah tersebut turun 5.000 jiwa. 

"Sesuai dengan arahan dari pusat, kita mengimplementasikan tiga strategi yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah kantong kemiskinan, tentu ini semua didukung anggaran yang cukup," kata Fatoni.
 

Baca Juga:  Program MBG di Sleman Dianggarkan Rp115 Miliar

Fatoni mengatakan bahwa Pemprov Sumut telah melakukan sejumlah upaya melalui berbagai kegiatan andalan, salah satunya adalah dengan melaksanakan Gerakan Serentak. Di antaranya, Gerakan Serentak Penanganan Stunting se-Sumut, Gerakan Serentak Pembangunan se-Sumut dan Gerakan Memberikan Tablet Tambah Darah Serentak se-Sumut.

Selanjutnya, Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumut, Gerakan Kesetiakawanan Sosial Serentak se-Sumut, Gerakan Serentak Lindungi Pekerja Rentan se-Sumut, Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumut, Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumut, Gerakan Berkoperasi Serentak se-Sumut dan Gerakan Inovasi Serentak se-Sumut.

Tak hanya itu, Pemprov Sumut berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Polda/Polres/Polsek se-Sumut, Bulog dan mengimplementasikan 4K. Program 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. 

“Begitupun dengan upaya-upaya lainnya dalam membangun Provinsi Sumut telah kami lakukan,” ucap Fatoni.