Menhan: Pembahasan Revisi UU TNI Sangat Maraton

Jakarta: Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyebut pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibahas maraton. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-15 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang salah satu agendanya mengesahkan Revisi UU TNI.

"Pembahasan rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia antara Pemerintah dan Komisi I DPR RI berjalan dengan sangat maraton," kata Sjafrie di Ruang Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025.

Dia mengatakan perdebatan juga terjadi saat pembahasan. Namun, tetap konstruktif dan dalam suasana keakraban.

"Melalui pembahasan serta perdebatan yang konstruktif namun penuh dengan keakraban dan persaudaraan," ujar dia.
 

Baca Juga: DPR Sahkan Revisi UU TNI Jadi Undang-Undang

Sjafrie mengatakan muatan di revisi UU TNI menyangkut soal memperkuat kebijakan modernisasi alutsista industri pertahanan di dalam negeri, untuk menopang kekuatan dan kemampuan TNI. Karena TNI sebagai pengawal kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian, memperjelas batasan dan mekanisme pelibatan TNI dalam tugas nonmiliter. Dengan terlebih dahulu harus meninggalkan tugas jenis aktif atau pensiun

"Berikutnya meningkatkan kesejahteraan prajurit serta jaminan sosial bagi keluarga prajurit," ucap dia.

Kemudian, dalam rangka menyesuaikan ketentuan terkait kepimpinan, jenjang karier, dan usia pensiun. Hal ini sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan undang-undang yang berlaku.

DPR resmi mengesahkan Revisi UU TNI menjadi undang-undang. Pengesahan dilaksanakan pada Rapat Paripurna ke-15 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, Kamis, 20 Maret 2025.

Pengesahan UU TNI ini tak mendapat penolakan dari delapan fraksi di DPR. Namun, masing-masing fraksi memberikan catatan.