Polemik Raja Ampat, Menteri Kehutanan tak Keluarkan Izin PPKH Baru

Jakarta: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, menegaskan komitmen dalam menyikapi polemik terkait Raja Ampat. Pihaknya tidak menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) baru di Raja Ampat.

“Sebagai bentuk respons atas kekhawatiran terhadap potensi degradasi lingkungan di kawasan bernilai konservasi tinggi seperti Raja Ampat, Menteri Kehutanan telah menginstruksikan penghentian sementara penerbitan PPKH baru. Intinya yang baru kita hentikan, yang lama kita evaluasi dan awasi ketat." kata Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Ade Triaji Kusumah, dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 Januari 2025.

Ade membeberkan data Kemenhut, bahwa ada 2 PPKH yang diterbitkan di wilayah Raja Ampat. Keduanya terbit pada 2020 dan 2022.
 

Baca: Disetop Sementara, Bahlil Bakal Cek Langsung Aktivitas Tambang di Raja Ampat

Menurut Ade, persetujuan tersebut berdasarkan perizinan di sektor pertambangan. Yakni, berupa izin usaha pertambangan (IUP) dan persetujuan lingkungan yang berlaku saat itu.

Saat ini, pihaknya tak lagi menerbitkan izin serupa di Raja Ampat. Sebab, Raja Ampat merupakan ekosistem yang sangat kaya secara ekologis dan memiliki nilai budaya tinggi.

Karena itu, kata Ade, Kementerian Kehutanan akan memprioritaskan perlindungan kawasan ini. Langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan penguatan peran masyarakat adat serta lokal sebagai penjaga hutan yang berkelanjutan.

“Kami juga akan terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah daerah, serta masyarakat sipil agar setiap bentuk pembangunan di Raja Ampat dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak mengancam kelestarian lingkungan,” pungkas Ade.