Mentan Tegas Berantas Mafia Pangan di Indonesia

Jakarta: Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada kompromi terhadap mafia pangan dan pelaku korupsi yang selama ini menjadi penghambat kedaulatan pangan Indonesia.

"Kita harus kerja keras. Kami mohon dukungan semua pihak. Kami sedang membenahi Kementan, dan hasilnya sudah terlihat. Reformasi birokrasi meningkat tajam, predikat WTP kembali diraih, dan capaian indikator antikorupsi makin baik. Bahkan, kami diminta memberi testimoni oleh KPK," ujar Amran dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 15 Juli 2025.

Kementerian Pertanian (Kementan), sambung Amran, saat ini tengah menata seluruh rantai pasok pangan dari hulu ke hilir, termasuk dalam penyaluran pupuk dan sarana produksi. Salah satu kasus besar yang ditindak adalah temuan lima jenis pupuk palsu yang beredar di Jawa Tengah, dengan potensi kerugian petani mencapai Rp3,2 triliun secara nasional. Kasus tersebut kini telah diserahkan ke Kejaksaan dan Kepolisian.

Sementara, untuk kasus minyak goreng, sebanyak 20 mafia juga telah diserahkan ke penegak hukum. Terbaru, investigasi gabungan mengungkap skandal pengoplosan beras oleh 212 merek. Modus yang digunakan tidak hanya merugikan konsumen dari sisi kualitas, tetapi juga menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp99 triliun.

"Kalau ini terjadi selama 10 tahun, kerugiannya bisa mencapai Rp1.000 triliun. Ini harus kita selesaikan bersama," tegas Amran.
 

Baca juga: Dugaan Oplosan, Polri Periksa 25 Pemilik Merek Beras Kemasan 5 Kg

(Ilustrasi, beras tidak sesuai standar dan mutu. Foto: dok Metrotvnews.com/Aditya Mahatva Yodha)
 

Mafia pangan bakal ditindak tegas

Terkait praktik curang mafia beras, Amran menyampaikan pemerintah telah bersurat resmi ke Jaksa Agung, Kapolri, dan Satgas Pangan, yang kini tengah bekerja secara intensif.

"Pengusaha besar sudah diperiksa. Ini harus ditindak tegas, tidak ada pilihan. Kalau kita mau menjadi negara superpower dan menuju Indonesia Emas, tidak boleh ada kompromi terhadap koruptor dan mafia pangan," jelas dia.

Dirinya juga menekankan pentingnya keberpihakan pada masyarakat kecil. Ia menyayangkan praktik pengoplosan beras yang menyebabkan harga beras medium dijual dengan harga premium, hingga selisih dapat mencapai Rp3.000 per kilogram.

"Kalau beras naik Rp3.000 per kilogram, apa tidak kasihan dengan saudara-saudara kita yang berada di garis kemiskinan? Tidak semua anak bangsa beruntung. Kalau beras dioplos lalu dijual lebih mahal, itu tidak beradab. Kita tidak bisa diam," ujar Amran.

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, pemerintah telah menyalurkan 360 ribu ton bantuan pangan beras sepanjang Juli sebagai bagian dari program perlindungan sosial. Selain itu, sebanyak 1,3 juta ton beras akan disalurkan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Stok beras kita sangat cukup, mencapai 4,2 juta ton. Tidak perlu khawatir. Dalam waktu dekat, harga beras dipastikan akan turun," beber dia.