RUU KUHAP Harus Atur Mekanisme TNI Terlibat Pidana Umum Bisa Diadili di Peradilan Umum

Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menyebut prajurit TNI yang terlibat pidana umum harus tunduk pada peradilan umum. Sekretaris Jenderal PBHI Gina Sabrina mendorong rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) mengatur mekanisme tentara aktif bisa diadili di peradilan umum.

"Mengatur ketentuan sembari menunggu perubahan UU Peradilan Militer yang menegaskan bahwa prajurit aktif yang melakukan tindak pidana umum harus tunduk pada peradilan umum," kata Gina dalam diskusi publik DEJURE "Masa Depan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" di Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025.

Gina menjelaskan, kenapa prajurit yang melakukan tindak pidana umum harus tunduk pada peradilan umum bukan peradilan militer? Sebab, peradilan militer sangat susah disentuh dan kerap tidak transparan. Ia melihat selama ini ada solidaritas di jaksa hingga hakim pengadilan militer karena mengadili sesama tentara atau korps mereka.

"Semangat membela sesama korps agar misalnya hukumannya, ada hukuman, tetapi ringan. Ini yang kemudian berujung pada impunitas," kata Gina.