Pengamat: Pemerintah Pertontonkan Komunikasi yang Buruk di Kasus Penundaan CPNS

Jakarta: Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, atau akrab disapa Hensat, mengkritisi komunikasi buruk yang ditunjukkan pemerintah dalam menangani kasus penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Menurut Hensat, komunikasi yang efektif seharusnya telah dilakukan jauh sebelum keputusan penundaan diumumkan. Sehingga tidak ada calon CPNS yang terlanjur mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya atau mengubah rencana hidup demi posisi baru.

“Kalau komunikasinya bagus, ini sudah harus dibicarakan sejak awal. Jadi tidak ada yang sudah resign atau pindah tempat kerja karena bersiap untuk jabatan baru,” ungkap Hensat kepada wartawan, Kamis, 13 Maret 2025.

Ia menilai, pemerintah sudah memberikan solusi yang cukup baik dengan menyatakan bahwa calon CPNS bisa kembali ke pekerjaan lama mereka. Namun, solusi tersebut kurang realistis karena prosesnya tidak semudah itu.

“Solusi tersebut memang cukup baik, tapi kurang realistis, balik lagi kan nggak semudah itu, ada proses dan konsekuensinya,” tambahnya.
 

Baca juga:  Pemkot Solo Kekurangan Guru dan Nakes Imbas Penundaan Pengangkatan CPNS

Hensat juga menyoroti pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan alasan di balik penundaan ini. Publik harus tahu persoalan yang sebenarnya dibalik penundaan pengangkatan CPNS ini.

“Pemerintah harus jelaskan kenapanya. Apa karena nggak ada anggaran, atau ada kesalahan perencanaan? Ini harus diungkap ke publik,” tegasnya.

Mengutip pernyataan Ustadz Yusuf Mansur, “Dari mana duitnya?” Hensat mempertanyakan kemampuan finansial pemerintah dalam mendukung penambahan PNS baru. Ia menyinggung bahwa jika anggaran memang menjadi kendala, dampaknya bisa meluas.

“Kalau nggak ada uang, ya kemana-mana jadinya. Padahal ini cuma soal gaji, karena CPNS baru kan nggak dapat THR,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hensat menyoroti dampak buruk penundaan ini terhadap calon CPNS. Ia menyebut situasi ini serupa dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak langsung.

“Sudah ada yang resign, nggak kerja lagi, tapi penempatan juga belum dapat. Kasihan mereka,” tuturnya.

Nasib calon CPNS yang terkatung-katung ini kata dia adalah akibat dari kurangnya perencanaan dan komunikasi yang baik dari pemerintah.

Karena itu, ia mendesak pemerintah segera memberikan klarifikasi yang jelas dan solusi konkret guna mengatasi kekisruhan ini. Sehingga calon CPNS tidak terus menjadi korban ketidakpastian.

“Yang penting, jelaskan ke publik apa yang sebenarnya terjadi,” kata dia.