Pemerintah Luncurkan 8 Program Paket Akselerasi Ekonomi 2025, Berikut Daftarnya

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan delapan program paket ekonomi dalam rangka mengakselerasi program-program prioritas pemerintah di sisa tahun ini. Total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk delapan program paket akselerasi ekonomi 2025 ini sebesar Rp16,23 triliun.
 
Paket tersebut disampaikan Airlangga bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, seusai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Berikut daftar lengkap delapan program paket akselerasi ekonomi 2025.
 

8 Program Paket Ekonomi 2025: Akselerasi Program 2025

 

1. Program magang lulusan perguruan tinggi

Airlangga menjelaskan, program ini tak terpatok pada lulusan perguruan tinggi untuk Strata 1 (S1), tapi juga berlaku untuk D3 dan yang lainnya. Program ini akan diselaraskan (link and match) dan dikerjasamakan dengan sektor-sektor industri.
 
"Penerima manfaat di tahap pertama 20 ribu orang dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum (UMP), dan ini untuk enam bulan. Anggaran yang sudah disediakan sebesar Rp198 miliar," kata Airlangga.
 

2. Perluasan insentif PPh 21 DTP

Program selanjutnya adalah perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor terkait pariwisata, hotel, dan kafe (Horeka). Ini merupakan fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah berupa pembebasan PPh pasal 21.
 
"Kemarin sudah diberlakukan untuk sektor padat karya. (Program baru) ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel dan kafe," jelas Airlangga.
 
Adapun target penerima perluasan PPh 21 DTP sektor Horeka sebanyak 552 ribu pekerja. Besaran manfaat berupa pemberian insentif 100 persen PPh 21 untuk sisa tahun pajak 2025 ataupun tiga bulan, dengan anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar Rp120 miliar.
 

3. Melanjutkan bantuan pangan 

Pemerintah juga akan melanjutkan penyaluran bantuan pangan untuk dua bulan. Bantuan ini menyalurkan beras 10 kilogram (kg) kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama dua bulan (Oktober-November).
 
"Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, Desember kalau realisasi anggaran belum optimal. Itu diperlukan dana sebesar Rp7 triliun (asumsi harga beras Rp18.500-an per kg termasuk biaya distribusi)," urai Airlangga.
 

4. Bantuan iuran JKK dan JKM bagi BPU 

Pemerintah juga memberikan bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) seperti mitra pengemudi transportasi online atau ojek online (ojol), ojek panggalan, sopir, kurir, dan logistik.
 
Target penerima bantuan ini adalah 731.361 orang. Mereka akan diberikan diskon 50 persen untuk iuran JKK dan JKM selama enam bulan. Dana yang diperlukan untuk bantuan ini adalah sebanyak Rp36 miliar yang disiapkan penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan.
 
"JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp174 juta untuk dua orang anak. Sementara untuk Jaminan Kematian (JKM) itu totalnya bisa menerima Rp42 juta," terang dia.
 

Baca juga: Pemerintah Resmi Luncurkan Stimulus Ekonomi, Peserta Magang Digaji Setara UMP

(Daftar 8 program paket akselerasi ekonomi 2025. Foto: Tangkapan layar YouTube Metro TV)
 

5. Program MLT Perumahan BPJS Ketenagakerjaan 

Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT Perumahan BPJS Ketenagakerjaan ini menurunkan bunga kredit perumahan, dengan target penerima manfaat sebanyak 1.050 unit.
 
Pada program ini, pemerintah merelaksasi manfaat bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) maksimum BI Rate plus tiga persen.
 
Kemudian kredit pengembang atau developer maksimum BI Rate plus empat persen. Serta, relaksasi laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau BI Checking.
 
"Jadi sebelumnya adalah BI Rate plus lima persen, ini diturunkan menjadi BI Rate plus tiga persen. Kemudian untuk penerima manfaat di mana itu bisa untuk mencicil rumah, bisa untuk down payment (DP), dan juga untuk para developer yang tadinya BI Rate plus enam persen diturunkan juga menjadi empat persen," papar Airlangga.
 
"Nah ini targetnya Rp150 miliar ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini ditargetkan sampai 1.050, namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya karena ini akan mendukung program Bapak Presiden untuk menyediakan tiga juta rumah," sambung dia.
 

6. Padat karya tunai Kemenhub dan KemenPU 

Program selanjutnya adalah padat karya tunai (cash for work) yang digelontorkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dengan target penerima manfaat sebanyak 609.465 orang.
 
Bantuan ini diberikan kepada pekerja proyek dengan besaran manfaat sebesar upah harian untuk proyek yang berlangsung pada September hingga Desember 2025.
 
Soal anggarannya, disediakan oleh masing-masing kementerian. Untuk Kementerian PU, disediakan anggaran sebesar Rp3,5 trliun. Sementara untuk Kemenhub disiapkan anggaran sebanyak Ro1,8 triliun.
 

7. Percepatan deregulasi PP 28 

Percepatan deregulasi Peraturan Pemerintah 28 terkait mengintegrasikan sistem kementerian/lembaga dan Rencana Daerah Tata Ruang (RDTR) Digital ke Online Single Submission (OSS) dengan target 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada tahun depan.
 
Pada program ini, dilakukan percepatan aturan turunan PP 28 (Permen K/L); RDTR Digital dan integrasi ke sistem OSS; serta Rp3,5 miliar per RDTR yang disediakan oleh pusat sebesar Rp3 miliar dan Rp500 miliar ditanggung daerah.
 
"Untuk RDTR itu disediakan dana Rp3,5 miliar per RDTR di mana dari Badan Geologi dan Badan Informasi Geospasial akan menyiapkan data sehingga nanti OSS punya fiktif positif untuk 20 hari kerja. Sehingga kalau ini tidak selesai, maka otomatis akan berlaku. Itu kebutuhan dananya diperkirakan sekitar Rp1 triliun," urai Airlangga.
 

8. Program perkotaan: Peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk gig economy 

Pada tahap awal program ini dilakukan pilot project untuk DKI Jakarta yang akan diperluas untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam dengan sumber dana contingency Pemda DKI Rp2,7 triliun dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemen Ekraf).
 
"Kalau di Jakarta menggunakan dana yang sudah tersedia di Jakarta dan juga akan mendorong dana yang ada di Ekraf (Kementerian Ekraf)," papar Airlangga.