Gubernur Jakarta Pramono Anung. Foto: Metro TV/Dody Soebagio
Al Abrar • 11 July 2025 12:25
Jakarta: Ketua Yayasan Universitas Jayabaya, Moestar Putra Jaya, menilai positif kinerja 100 hari pertama duet kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menurutnya, pasangan ini menunjukkan arah perubahan yang konkret, terstruktur, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Dalam 100 hari pertama, mereka mengeksekusi kebijakan nyata untuk membenahi persoalan Jakarta. Ini menjadi angin segar, bukan hanya bagi warga Jakarta, tapi juga bagi masyarakat di kota-kota penyangga,” ujar Moestar dalam keterangannya, Jumat 11 Juli 2025.
Moestar menyoroti sejumlah program prioritas yang dinilai berhasil dan mendapat respons positif dari masyarakat. Salah satunya adalah reformasi sistem transportasi publik, termasuk penambahan rute dan jadwal operasional TransJakarta serta integrasi antarmoda yang lebih baik.
Ia juga mengapresiasi kebijakan wajib naik transportasi umum setiap hari Rabu bagi aparatur sipil negara (ASN) DKI sebagai upaya membangun budaya mobilitas ramah lingkungan.
“Rute baru TransJabodetabek yang menghubungkan Terminal Bekasi dengan Halte Galunggung, Dukuh Atas, Jakarta, juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat di luar Jakarta,” tambahnya.
Selain transportasi, Moestar menyebut program sekolah gratis sebagai langkah nyata dalam memperluas akses pendidikan dasar dan menengah bagi warga berpenghasilan rendah. Ia juga menyoroti penataan tata ruang, revitalisasi kawasan kumuh, pembangunan ruang terbuka hijau, serta pelestarian budaya Betawi melalui dukungan terhadap seni, kuliner, dan situs budaya.
“Semua ini menyentuh langsung masyarakat kelas menengah ke bawah. Bisa dilihat dari hasil survei yang ada,” ujarnya.
Moestar merujuk pada hasil survei Jakarta Research Institute (JRI) yang mencatat 74 persen warga DKI menyatakan puas terhadap kinerja 100 hari pertama Pramono dan Rano.
“Hasil itu jadi validasi bahwa pendekatan mereka berjalan di jalur yang benar, nyata, dan sesuai janji kampanye,” ungkapnya.
Sebagai akademisi, Moestar mendorong Pemprov DKI membuka ruang partisipasi lebih luas bagi kampus dan lembaga riset dalam perumusan kebijakan jangka menengah dan panjang. Universitas Jayabaya, kata dia, siap berkontribusi melalui kajian kebijakan, riset sosial perkotaan, dan program pengabdian masyarakat.
“Jakarta adalah laboratorium kebijakan urban yang sangat strategis,” tegasnya.
Meski demikian, Moestar mengingatkan bahwa 100 hari hanyalah tahap awal, dan tantangan terbesar berada pada fase implementasi jangka panjang.
"Soal banjir, masyarakat harus memberi waktu. Pramono–Rano itu melakukan pendekatan ‘doing by learning’. Jangan terburu-buru memvonis. Penanganan banjir butuh kolaborasi lintas sektor—pemerintah pusat, wilayah penyangga, dan tentu saja masyarakat,” tutup Moestar.