Ketua DPR Puan Maharani. Foto: YouTube.
Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani mengkritik demokrasi dalam sistem Pemilihan Umum (Pemilu) sata ini. Partai politik sebagai wadah lahirnya para pemimpin bangsa tidak lagi menjadi wadah yang merata bagi semua orang.
"Saat ini, demokrasi dalam Pemilu kita, selain ditentukan oleh garis tangan, juga sering dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan," kata Puan saat membuka Sidang Tahunan DPR di Kompleks Parlemen, Jumat, 15 Agustus 2025.
Kata Puan, semua anak bangsa memiliki garis tangan dan nasib yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan. "Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk ikut campur tangan dan memberikan buah tangan untuk menentukan arah demokrasi," ujar Puan.
Otokritik terhadap demokrasi dalam Pemilu di Indonesia
Fenomena seperti ini, kata Puan harus menjadi otokritik terhadap demokrasi dalam Pemilu di Indonesia. Peran tersebut bisa dimulai dari partai politik. Mereka memiliki tanggung jawab memperbaiki dan menyempurnakannya. Sebab, demokrasi yang dicita-citakan harus memberi kesempatan setara bagi semua warga negara.
"Demokrasi Pancasila menempatkan musyawarah sebagai proses utama, dan hikmat kebijaksanaan sebagai sumber pikiran dan nurani dalam setiap pengambilan
keputusan sehingga membawa kebaikan bagi seluruh rakyat, dan tidak meninggalkan siapa pun di belakang," kata Puan.
Partai politik memegang peran strategis dalam membentuk perwakilan rakyat serta bukan sekadar kendaraan menuju kekuasaan, tetapi jembatan antara rakyat dan negara. Dari partailah wakil rakyat dilahirkan presiden dan kepala daerah diusung.
"Oleh karena itu, partai politik memikul tanggung jawab besar sebagai sokoguru kedaulatan rakyat. Partai politik bukan hanya struktur organisasi. Partai politik adalah institusi perjuangan yang seharusnya berdiri tegak di atas nilai, integritas, dan kepercayaan rakyat," ujar Puan.
Streaming